Jokowi Luncurkan InJourney, Ini 5 Fakta Holding BUMN Pariwisata

Jumat, 14 Januari 2022 13:32 WIB

Gubernur Anies Baswedan, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers usai penandatanganan Head of Aggreement (HoA) Pembentukan JV Kota Tua-Sunda Kelapa antara PT Jakarta Tourisindo, PT Pengembang Pariwisata Indonesia/ IITDC, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek di Taman Fatahillah, Jakarta Utara, Rabu, 28 April 2021. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi meluncurkan InJourney yang merupakan nama besar dari Holding BUMN Pariwisata. Dipimpin PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), holding tahap satu yang secara resmi terbentuk pada Oktober 2021 itu beranggotakan enam perusahaan pelat merah.

Keenamnya adalah PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), dan PT Sarinah (Persero). Jokowi mengatakan pembentukan holding ini akan menjadi titik balik transformasi ekosistem pariwisata yang lebih baik.

“Kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh,” ujar Jokowi, Kamis, 13 Januari 2022, dalam keterangan tertulis.

Telah direncanakan sejak 2020, berikut fakta-fakta mengenai perjalanan pembentukan Holding BUMN Pariwisata.

  1. Rencana awal

Pada 2020, pemerintah telah mengumumkan wacana penggabungan perusahaan pelat merah di sektor pariwisata dan penerbangan. Sebelum menunjuk Aviasi Pariwisata sebagai induk, holding itu sedianya bakal dipimpin PT Survai Udara Penas.

Advertising
Advertising

Rencana holding pariwisata tersebut terangkum dalam dokumen paparan dan diskusi karyawan yang disosialisasikan sejak Oktober 2020. Berdasarkan paparan itu, holding akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah inberg atau setoran modal dari enam perusahaan yang akan dilakukan pada kuartal IV 2020. Kemudian tahap kedua berupa restrukturisasi portofolio yang akan berlangsung pada 2021 hingga 2022.

Semula, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dimasukkan dalam rencana holding tahap pertama. Namun Garuda dikeluarkan dari proses pembentukan holding karena tengah menjalani proses restrukturisasi.

<!--more-->

  1. Garuda dikeluarkan dari Holding BUMN Pariwisata

Sambil menunggu tahap akhir Holding BUMN Pariwisata rampung pada 2023, Garuda untuk sementara waktu dikeluarkan dari konsolidasi perusahaan pelat merah. Sebab, Garuda sedang menjalani proses restrukturisasi untuk mengurangi utang-utangnya yang saat ini menumpuk sampai Rp 140 triliun.

“Dalam perencanaan, Garuda baru bisa masuk ke holding setelah restrukturisasi selesai. Walaupun Garuda belum masuk pada tahap satu holding, sinergi bisnis dan lainnya masih bisa tetap dijalankan dengan anggota holding lainnya,” ujar Direktur Project Management Office (PMO) holding BUMN pariwisata dan pendukung Edwin Hidayat Abdullah pada 18 Agustus 2021 lalu.

  1. Nama lama, struktur baru

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk nama-nama lama, seperti Dony Oskaria dan Triawan Munaf, sebagai pemimpin Holding BUMN Pariwisata. Dony ditunjuk sebagai Direktur Utama Aviasi Pariwisata, sedangkan Triawan Munaf sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen.

Keduanya sebelumnya sama-sama menjadi komisaris di Garuda Indonesia. Adapun Kementerian BUMN meyakini jajaran direksi dan komisaris Aviasi Pariwisata Indonesia yang telah memiliki keahlian, kemampuan, serta pengalaman bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

<!--more-->

  1. Sandiaga buka wacana IPO BUMN Holding Pariwisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka wacana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) untuk BUMN Holding Pangan. “Pada suatu saat kita berharap holding ini bisa IPO dan bisa jadi bagian perusahaan publik yang dimiliki bangsa kita," ujar Sandiaga, Juli 2021 lalu.

Dia melihat langkah tersebut bisa menciptakan pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, dengan kebijakan yang komprehensif, tersinkronisasi, dan terorkestrasi dengan lebih baik. "Kami sudah memberi masukan ke Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) dan PMO pak Edwin Abdullah. Dan karena itu menyakut beberapa perusahan besar, seperti Angkasa Pura, Garuda, hotel, hingga ITDC, ini akan sangat bersinggungan dengan kebijakan kami di Kemenparekraf," ujar Sandiaga.

  1. Harapan Jokowi

Jokowi mengatakan penataan dan konsolidasi BUMN pariwisata merupakan salah satu hal penting. Menurut dia, BUMN dalam sektor tersebut memiliki banyak anak perusahaan yang seharusnya dapat terintegrasi satu sama lain.

"Kalau ini nanti kita konsolidasikan dan holding, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain karena memang sudah jalan sendiri-sendiri,” ucap Jokowi.

Jokowi berharap, pembentukan holding ini menjadi kunci perbaikan dari manajemen tata kelola yang lebih efisien dan sederhana. “Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru,” kata dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA

BACA: Holding BUMN Pangan Resmi Terbentuk, RNI Jadi Induk Usaha

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi

1 jam lalu

Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional , InJourney Airports: Sejalan dengan Transformasi

InJourney menilai penyesuaian bandara internasional ini berpengaruh positif terhadap konektivitas udara dan pariwisata Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

3 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

4 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

4 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

5 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

6 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya

Lebaran 2024, Jumlah Penumpang Pesawat di 20 Bandara AP II Tembus 4,07 Juta Orang

7 hari lalu

Lebaran 2024, Jumlah Penumpang Pesawat di 20 Bandara AP II Tembus 4,07 Juta Orang

Jumlah pergerakan penumpang di 20 bandara yang dikelola PT AP II pada periode angkutan lebaran 2024 mencapai 4,07 juta orang.

Baca Selengkapnya