Pemerintah Tarik Utang Rp 973,6 T Tahun Depan, Mayoritas Domestik

Senin, 13 Desember 2021 17:25 WIB

Ilustrasi utang. Pexels/Mikhail Nilov

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah bakal menarik utang Rp 973,6 triliun tahun depan guna menutupi defisit APBN pada 2022 sebesar 4,85 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto alias PDB. Yakni senilai Rp 868 triliun.

Salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN di bulan-bulan awal, dari Februari sampai Juni."Ini artinya bukan pemerintah sporadis, tapi tentu dalam rencana APBN satu tahun," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir dalam diskusi virtual bersama media, Senin, 13 Desember 2021.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah memasang defisit APBN melebihi 3 persen. Setelah itu, defisit APBN harus dipatok maksimal 3 persen saja, sesuai amanat UU Keuangan Negara.

Dari Rp 973,6 triliun utang yang bakal ditarik pemerintah, mayoritas akan berasal dari sumber-sumber domestik yaitu 80 sampai 82 persen. Sementara, utang dari valuta asing lebih kecil yaitu 18 sampai 20 persen saja.

Nantinya di tahun depan, penerbitan SBN akan mendominasi pembiayaan utang yaitu mencapai Rp 991,3 triliun. Angka ini sedikit naik dari outlook penerbitan SBN tahun ini yang sebesar Rp 878 triliun, tapi lebih rendah dari yang ditetapkan di APBN 2021 yaitu Rp 1.207 triliun.

Berita terkait

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

8 jam lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

10 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

1 hari lalu

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK sebut portofolio investasi dana pensiun didominasi SBN

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

2 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

2 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

3 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

3 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

3 hari lalu

Apakah Orang yang Terlilit Pinjol Sulit Mengajukan Pinjaman di Bank?

OJK melaporkan banyak orang terlilit pinjol dan paylater. Lantas, apakah orang terlilit pinjol masih bisa mengajukan pinjaman di bank?

Baca Selengkapnya