"Capaian realisasi PNBP tumbuh 25,2 persen tersebut utamanya didorong oleh kenaikan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 111,18 triliun, PNBP Lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)," kata Sri Mulyani dalam konferensi virtual Kamis, 25 November 2021.

Adapun penerimaan pajak Rp 953,6 triliun hingga Oktober 2021. Nilai itu setara dengan 77,6 persen dari target dalam APBN yang sebesar Rp 1.229,59 triliun.

"Ini terjadi pertumbuhan 15,3 persen, tahun lalu kita mengalami kontraksi,” kata dia.

Menurutnya, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tersebut, memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi sudah mulai membaik."Merefleksikan pemulihan ekonomi, dunia usaha sekarang mampu membayar pajak kembali," ujarnya.

Sri Mulyani memaparkan pada penerimaan pajak dari PPh Migas tumbuh 55,7 persen. Pertumbuhan itu didorong oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan gas. Sementara itu PPh Non Migas tumbuh 8,9 persen.<!--more-->

Penerimaan pada PPN tumbuhnya 20,4 persen. Pertumbuhan itu didorong PPN dalam Negeri dan PPN Impor, di mana kegiatan impor meningkat signifikan.

Sedangkan penerimaan dari PBB tumbuh 1,2 persen, ditopang oleh kenaikan PBB perkebunan. Serta pajak lainnya tumbuh 91,5 persen, didukung dampak penyesuaian tarif bea meterai.

"Ini menggambarkan bahwa seluruh sektor sudah mulai menggeliat dan bangkit, ada beberapa yang memang masih agak left behind, namun menunjukkan tanda perbaikan," kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan penerimaan bea dan cukai sejak tahun lalu masih resilient dan sampai tahun ini masih tetap bertahan. Sampai dengan 31 Oktober 2021, penerimaan kita mencapai Rp 205,78 triliun atau 95,73 persen dari target APBN, tumbuh sangat kuat 25,47 persen.

Menurutnya, seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif. Kinerja komponen penerimaan yang berasal dari Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) berturut-turut tumbuh 10,3 persen (yoy), 16,83 persen (yoy), dan 868,61 persen (yoy).

Baca Juga: UMKM Diimbau Daftarkan Barang Ekspor via Madrid Protokol, Apa Untungnya?