TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo, Hariyadi Sukamdani mengomentari mengenai rencana buruh menggelar mogok nasional menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022.

Belakangan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan akan menggelar mogok nasional lantaran menganggap kenaikan upah minimum provinsi 2022 terlalu rendah, rata-rata hanya 1,09 persen.

"Kalau ada acara mogok nasional, kami tidak setuju," ujar Hariyadi kepada Tempo, Rabu malam, 18 November 2021.

Ia mengatakan ketentuan di Indonesia tidak mengenal mogok kerja nasional. Pasalnya mogok kerja dapat dilakukan hanya di tingkat perusahaan. Mogok kerja dapat dilakukan apabila dalam perundingan terdapat deadlock dalam perundingan antara pemberi kerja dan pekerja.

"Kalau dialog itu deadlock, buruh punya hak mogok, perusahaan punya hak untuk lockdown menutup pabrik. Itu diatur di UU kita. Kalau ada acara mogok nasional, kami tidak setuju," ujar Hariyadi.

Menurut dia, para pelaku usaha akan menegakkan regulasi yang ada. Ia pun berharap nantinya tidak ada pekerja yang dipaksa mogok, apalagi di-sweeping. Bila terjadi sweeping, Hariyadi menegaskan pengusaha tidak akan berkompromi untuk menegakkan aturan.

"Enggak bisa dong. Enak aja orang kerja disuruh mogok. Apalagi kalau kalau nanti ada sweeping segala macam, kita tidak akan kompromi. Kita akan tegakkan aturan," tutur Hariyadi.

<!--more-->

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan lebih dari dua juta buruh dari ratusan ribu pabrik akan melaksanakan mogok nasional alias berhenti produksi untuk menolak penetapan upah minimum 2022.

"KSPI sudah melakukan koordinasi dengan serikat buruh lain. Hampir lebih dari 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional dan lima konfederasi di tingkat nasional menyatakan akan menggelar mogok nasional," ujar Said Iqbal.

Mogok kerja tersebut rencananya akan dilakukan pada awal Desember 2021. Adapun tanggal pasti mogok tersebut masih tentatif dan belum diputuskan oleh gabungan serikat buruh, namun diperkirakan pada 6-8 Desember 2021.

Sebelum dilaksanakannya mogok nasional, mogok direncanakan juga di daerah atau mogok daerah alias modar. Mogok daerah itu direncanakan dilakukan bergelombang di masing-masing daerah.

Buruh juga akan melaksanakan unjuk rasa di daerah. Demonstrasi akan dilakukan di kantor pemerintah dan legislatif di daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Unjuk rasa juga nantinya akan dilakukan secara nasional di Istana Negara, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, dan gedung DPR.

"Kami sudah kehilangan akal sehat terhadap kebijakan Menteri Ketenagakerjaan dan para menteri yang telah melakukan pemufakatan jahat. Untuk jangka panjang bukan naik upah minimum, turun karena ada istilah batas atas dan batas bawah," tuturnya. Ia memastikan aksi akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19.

Baca: Pertengahan 2022, Tol Trans Sumatera Tahap II Sepanjang 574 Km Mulai Dibangun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.