Terpopuler Bisnis: Strategi Bank Muamalat, Kenaikan UMP Terkecil Selama Ini
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 18 November 2021 06:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 17 November 2021 dimulai dari strategi Bank Muamalat usai BPKH resmi masuk sebagai pemegang saham mayoritas perseroan.
Berikutnya ada berita soal APBN tahun 2022 dan mafia tanah yang banyak melibatkan ASN. Lalu ada berita tentang kenaikan UMP terendah sepanjang sejarah dan kompensasi bagi pelanggan IndiHome.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses pembaca kanal ekonomi dan bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari lima berita trending tersebut.
1. Bos Bank Muamalat Beberkan Strategi Usai BPKH jadi Pemegang Saham Pengendali
Direktur Utama PT Bank Muamalat Tbk. Achmad Kusna Permana angkat bicara usai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi masuk sebagai pemegang saham mayoritas perseroan.
Ia optimistis kinerja Bank Muamalat bakal membaik karena BPKH berpeluang untuk meningkatkan permodalan seiring dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.
Saat ini BPKH memiliki 78,45 persen saham bank syariah pertama di Indonesia tersebut. Hibah saham tersebut berasal dari Islamic Development Bank, Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited sebanyak 7,903 miliar saham atau setara dengan 77,42 persen, sehingga total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat menjadi 78,45 persen.
Simak lebih jauh tentang BPKH di sini.
<!--more-->
2. Sri Mulyani: Tahun Depan Anggaran Belanja Kita Rp 2.714,2 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Secara highlight (ringkasan) saja, tahun depan kita akan belanja Rp2.714,2 triliun dan ini belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun sedangkan belanja pemerintah daerah Rp769,6 triliun,” kata Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna membahas APBN 2022 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 November 2021.
Presiden Joko Widodo, kata Sri Mulyani, memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L)untuk menyiapkan pelaksanaan agar belanja dapat segera direalisasikan sejak awal 2022. Sementara itu, Presiden Jokowi akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir November 2021.
Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani di sini.
3. BPN Ungkap Banyak Kasus Mafia Tanah Rugikan Negara dan Melibatkan ASN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan bersama para penegak hukum di Jakarta.
"Kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 17 November 2021.
Sofyan menjelaskan penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Simak lebih jauh tentang mafia tanah di sini.
<!--more-->
4. Pakar UGM Sebut Rata-rata Kenaikan UMP 1,09 Persen Terendah Sepanjang Sejarah
Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi mengatakan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen sangat tidak layak. Pasalnya, angka tersebut dianggap terlampau rendah.
"Menurut saya, ini jangan-jangan terendah sepanjang sejarah, kenaikan upah minimum buruh. Kalau kita buka kok rasanya belum pernah sekitar 1 persen. Kalau upah minimum di Jogja Rp 1,4 juta, naiknya cuma Rp 14 ribu ya. Kalau di Jakarta Rp 4,5 juta, berarti kenaikan Rp 45 ribu. Menurut hemat saya itu sangat tidak layak," ujar dia.
Upah minimum, kata Tadjuddin, seharusnya menjadi pengaman sosial agar pekerja tidak jatuh miskin. Sehingga, dalam menetapkannya, pemerintah harus juga menetapkan garis kemiskinan. Selanjutnya, masukkan pula inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta rata-rata konsumsi, rata-rata anggota rumah tangga, dan anggota rumah tangga yang bekerja.
Simak lebih jauh tentang UMP di sini.
5. Jaringan IndiHome Masih Terganggu, Akankah Konsumen Dapat Kompensasi?
Keluhan warganet soal lambatnya jaringan internet IndiHome masih banyak disampaikan di media sosial Twitter hingga kini. Sampai sekarang, kata kunci "Indihome" viral dan masih berada di deretan atas keyword trending Twitter dengan 9.255 cuitan beredar.
Gangguan layanan internet Indihome sebelumnya pernah terjadi pada pertengahan September 2021 lalu. Saat itu, penyebabnya adalah gangguan sistem komunikasi kabel laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ruas Batam-Pontianak (Jasuka).
Ketika itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. memberikan kompensasi kepada para pelanggan layanan internet IndiHome. Kompensasi itu berupa pembebasan biaya untuk open channel mulai tanggal 26 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021. Kompensasi tersebut diberikan untuk semua pelanggan yang berlangganan paket 3P dan 2P (internet plus televisi).
Simak lebih jauh tentang IndiHome di sini.