Jokowi Ingatkan Soal Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19

Senin, 15 November 2021 16:08 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Kementerian Kesehatan memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19. Sejumlah stok vaksin kini hampir memasuki masa habis berlaku.

“Pak Presiden meminta tolong hati-hati dengan vaksin kedaluwarsa. Beberapa provinsi yang laporannya sampai ke beliau, seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual, Senin, 15 November. "Itu memang perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai kedaluwarsa."

Vaksin yang telah mendekati masa kedaluwarsa, kata Budi, akan segera dialihkan ke daerah lain yang tingkat kebutuhannya tinggi. Vaksin itu juga bisa disalurkan ke TNI dan Polri.

Budi Gunadi mencatat Indonesia telah mendatangkan 276 juta dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 216 juta berhasil didistribusikan dan disuntikkan ke masyarakat, sedangkan sisanya sekitar 60 juta kini masih berada di kabupaten maupun kota.

Dari total capaian vaksinasi, sebanyak 130,6 juta penduduk memperoleh vaksin dosis pertama dan 84,5 juta orang memperoleh vaksin dosis lengkap. Dengan demikian, total vaksin dosis pertama mencapai 62 persen dan vaksin lengkap 40 persen.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Jumlah rata-rata vaksinasi per hari mencapai 1,6 juta hingga 2 juta suntikan. Jumlah capaian suntikan vaksin diharapkan meningkat sampai akhir tahun hingga menyentuh total 290-300 juta vaksinasi.

“Hingga akhir tahun suntikan dengan perkiraan dosis satu sebanyak 161 juta orang atau 78 persen dari populasi dan dosis kedua 118 juta atau mendekati 60 persen,” ujar Budi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti dua daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 yang paling rendah di Indonesia. Keduanya yaitu Sumatera Barat dan Lampung.

Jokowi meminta cakupan vaksinasi di kedua provinsi ini ditingkatkan. Minimal, agar bisa mencapai target suntikan 20 persen. "Stok vaksin segera habiskan, tidak untuk ditahan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Jokowi dalam konferensi pers virtual pada pertengahan September lalu.

Baca: DPR Pertanyakan Foto Pejabat Kementan Pakai Seragam Loreng

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

2 menit lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

53 menit lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

10 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

11 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

12 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

12 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

15 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

16 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya