TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyatakan hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh pemerintahan sebelumnya, 2005 sampai 2014, yakni periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

"Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 November 2021.

Nunu mengatakan luas Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta dan hampir 70 persen hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen.

Pernyataan ini disampaian Nunu merespons sejumlah pemberitaan media massa soal gundulnya hutan Papua. Pemberitaan tersebut mengutip perbandingan dua foto satelit The National Aeronautics and Space Administration atau NASA pada 2001 dan 2019.

Nunu lagi menjelaskan bahwa dua foto satelit yang diberitakan merupakan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dongin merupakan bagian dari grup bisnis Korindo.

Menurut Nunu, pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit di perusahaan ini diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, yaitu pada 5 Oktober 2009. Totalnya seluas 34.057 hektar atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.

<!--more-->

Di laman resminya, KLHK kemudian menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Foto series ini tersedia sampai 2019.

Nunu kemudian menyebut deforestasi di konsesi sawit Dongin Prabhawa mulai dilakukan perusahaan pada 2011 atau dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut. Menurut dia, poergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012 hingga 2016.

Tapi pada 2017 hingga 2019, Nunu menyebut luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit. Ia menyebut pergerakan deforestasi tersebut juga dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Sehingga, Nunu menganggap tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019. "Mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta," ujarnya.

Tempo mencoba mengkonfirmasi keterangan KLHK ini kepada pihak Korindo. Tapi hingga berita ini diturunkan belum ada respons.

BACA: Banjir Sudah Sebulan, KLHK Didesak Turun Cek DAS Kapuas