KKPU Belum Temukan Pelaku Usaha Tes PCR Langgar Harga Eceran Tertinggi

Jumat, 12 November 2021 19:51 WIB

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU hingga kini belum menemukan pelaku usaha tes PCR atau polymerase chain reaction yang melanggar penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah.

“Di lapangan sudah banyak pelaku usaha yang menyesuaikan tarif PCR sesuai aturan Kemenkes atau pemerintah,” kata Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamanggala dalam diskusi secara virtual pada Jumat, 12 November 2021.

HET tes PCR yang dimaksud adalah harga yang dipatok pemerintah pada 27 Oktober 2021 lalu. Saat itu, pemerintah menetapkan HET tes PCR Rp 275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali, dan Rp 300.000 untuk luar Jawa dan Bali.

Lebih jauh Mulyawan melihat tak adanya pelanggaran itu mengindikasikan para importir dan distributor alat PCR berperan besar dalam menurunkan harga tes PCR, salah satunya reagen.

Pasalnya, laboratorium penyedia layanan tes dalam menentukan harga sangat bergantung pada regen yang dijual oleh importir. “Ini juga mengindikasikan peran importir dan distributor reagen itu cukup besar dalam mempengaruhi tarif PCR,” katanya.

Advertising
Advertising

Dari analisis KPPU, kata Mulyawan, harga reagen PCR menyesuaikan rata-rata 37,29 persen pasca penetapan tarif baru. Selama ini reagen menjadi komponen yang menyumbang terbesar dalam penentuan harga test PCR, porsinya hingga 55 persen pada HET sebelum September 2021.

<!--more-->

Pada Oktober 2020 lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemenkes menyebutkan harga reagen masing-masing Rp 250 ribu dan Rp 315 ribu.

Di saat yang sama, laboratorium swasta menetapkan harga reagen di kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Sedangkan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi mematok harga reagen Rp 320 ribu hingga Rp 700 ribu.

Namun, pada tahun 2021 ini, Persi menetapkan harga reagen turun menjadi Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. “Diskusi 26 Agustus 2021,” kata Mulyawan.

Mulyawan menyebutkan, pada akhirnya, pelaku usaha, importir, hingga distribusi alat PCR itu kemudian bisa menyesuaikan harga reagennya seiring dengan adanya penurunan HET oleh pemerintah.

Namun, meskipun langkah pemerintah sudah tepat menentukan HET tarif PCR. Di sisi lain, Mulyawan meminta kepada pemerintah agar perlu adanya keterbukaan mengenai perhitungan HET. “Agar harga test PCR tidak melambung tinggi,” katanya.

Mulyawan juga mengatakan KPPU terus akan memantau pemberlakuan tarif tes PCR di masyarakat. Selain itu, juga akan ada penelitian mengenai penyesuaian harga reagen dan harga test PCR terhadap kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah.

Baca: Kata Rektor ITB Setelah Viral Fotonya Dijual Sebagai Aset Digital NFT

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Polisi Ungkap Peran 5 Tersangka Laboratorium Narkotika Ganja Sintetis di Sentul

3 hari lalu

Polisi Ungkap Peran 5 Tersangka Laboratorium Narkotika Ganja Sintetis di Sentul

Penangkapan lima tersangka clandestine laboratory ganja sintetis ini bermula dari laporan pengiriman bahan baku narkoba jenis pinaca dari Cina.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

9 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Istri Bintang Emon Disebut Positif Narkoba Setelah Konsumsi Obat Flu, Kok Bisa?

9 hari lalu

Istri Bintang Emon Disebut Positif Narkoba Setelah Konsumsi Obat Flu, Kok Bisa?

Bagaimana mungkin konsumsi obat flu bisa berdampak pada positif narkoba seperti yang dialami istri komika Bintang Emon?

Baca Selengkapnya

Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat, 6 Maskapai Penuhi Panggilan KPPU

30 hari lalu

Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat, 6 Maskapai Penuhi Panggilan KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memanggil tujuh maskapai penerbangan terkait dugaan kartel harga tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

KPPU Selidiki Tren Kenaikan Harga Tiket Menjelang Ramadan

30 hari lalu

KPPU Selidiki Tren Kenaikan Harga Tiket Menjelang Ramadan

KPPU tengah mengidentifikasi penjualan tiket sub-class dengan harga paling tinggi selama 7 hari, sebelum dan setelah lebaran.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Bicara soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Lebaran: Follow the Rule

37 hari lalu

Menhub Budi Karya Bicara soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Lebaran: Follow the Rule

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan akan menindak maskapai penerbangan yang ketahuan menaikkan tarif tiket pesawat melebihi tarif batas atas.

Baca Selengkapnya

Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

39 hari lalu

Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

Leptospirosis adalah penyakit yang kerap muncul setiap musim hujan, terutama di daerah yang rawan banjir dan genangan air. Seberapa berbahaya?

Baca Selengkapnya

Pekan Ini KPPU Akan Panggil 7 Maskapai Soal Kenaikan Harga Tiket

39 hari lalu

Pekan Ini KPPU Akan Panggil 7 Maskapai Soal Kenaikan Harga Tiket

KPPU mengatakan akan berhati-hati dalam melakukan penilaian penyebab terjadinya kenaikan tarif tiket pesawat saat ini.

Baca Selengkapnya

Grab Jadi Perusahaan Teknologi Pertama yang Peroleh Sertifikasi Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU

40 hari lalu

Grab Jadi Perusahaan Teknologi Pertama yang Peroleh Sertifikasi Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU

KPPU memberikan Sertifikat Penetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha kepada PT Grab Teknologi Indonesia atau Grab.

Baca Selengkapnya

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

42 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya