INFO NASIONAL-Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh lembaga keuangan mempercepat literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa. Langkah tersebut selain membantu masyarakat agar lebih mudah memanfaatkan jasa keuangan juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko rendah.

“Bila kita bisa mengawal pertumbuhan keuangan digital maka ekonomi Indonesia bisa terbesar dunia ketujuh di 2030, “ujar Presiden saat memberikan keynote speach pada webinar OJK Virtual Innovation Day 2021 bertajuk “Building Robust and Suistainable Digital Finance Ecosystem Amid Covid 19 Pandemic”, Senin 11 Oktober 2021. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-10 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dikatakan Presiden, gelombang digital dalam beberapa tahun dipercepat dengan pandemi Covid-19. Kondisini tersebut harus disikapi dengan cepat dan tepat. Bank dan asuransi berbasis digital bermunculan, serta berbagai e-payment termasuk penyelenggara fintech maupun fintech syariah.

Inovasi dalam financial technology semakin berkembang . Fenomena sharing economy semakin marak.Begit upula ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business.

Terkait banyaknya penipuan dan masyarakat bawah terjerat bunga tinggi pinjaman online ilegal. Presiden menekankan keuangan digital harus dikawal agar tumbuh secara sehat untuk mendorong perekonomian.

Presiden juga berharap para provider keuangan digital harus berorientasi Indonesia sentris. Artinya jangan hanya berpusat di Jawa tetapi juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke pelosok penjuru Tanah Air. “Seluruh pelaku industri jasa keuangan agar melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa dan wialyah pinggiran. Ketangguhan ekosistem keuangan digitak harus terus dijaga untuk mendorong pecepatan ekonomi nasional yang inklusif,”kata Presiden.

Sementara Ketua Komisioner OJK Wimboh Santono menyatakan, percepatan transformasi digital di era perkembangan teknologi tidak terhindarkan. Digitalisasi keuangan bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat dunia. Teknologi telah memberikan manfaat besar.Terutama mempercepat aktivitas ekonomi dan bisnis serta tukar menukar informasi baik secara domestik maupun lintas negara. “Kebijakan OJK dalam mengakselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan memanfaatkan potensi ekonomi digital di Indonesia yang luar biasa besar,” ujarnya.

Wimboh menambahkan, perubahan preferensi dan perilaku masyarakat ke arah digital juga mendorong tumbuhnya start-up pada sektor-sektor prioritas. Selain fintech , kini bermunculan sektor kesehatan (HealthTech), pertanian (AgriTech), pendidikan (EduTech). Semuanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas dalam memperoleh produk dan layanan secara digital.

“Saat ini telah terdapat lebih dari 2.100 start-up di Indonesia. Sampai September 2021 terdapat tujuh Unicorn dan dua Decacorn yang telah merambah ke pasar ASEAN. Tumbuhnya inovasi ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan akomodatif dan antisipatif melalui penerapan prinsip “Light touch and safe harbor”, “ kata Wimboh.

Pada sektor keuangan, peran OJK sangat penting dan strategis untuk mendukung pengembangan inovasi dalam satu ekosistem keuangan digital secara terintegrasi. Lembaga jasa keuangan di Indonesia didorong untuk terus relevan dan responsif dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung inklusi keuangan maupun menciptakan stabilitas sektor keuangan.

Untuk itu , OJK memperkuat kerjasama bilateral dengan sejumlah Otoritas Lembaga Jasa Keuangan di berbagai negara . Terutama di industri fintech, diantaranya dengan Monetary Authority of Singapore (MAS), Securities Commission (SC) Malaysia, dan Banko Sentral Ng Pilipinas (BSP). Selain itu OJK juga mendapat dukungan dari lembaga multilateral seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan kebijakan di bidang keuangan digital di Indonesia.(*)