TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan alokasi anggaran program penanganan kesehatan di mas apandemi Covid-19 tahun ini sebesar Rp 214,95 triliun.

Jumlah tersebut naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet sebesar Rp 193,9 triliun.

“Karena ada kenaikan jumlah pasien positif Covid-19, kita akan menambah anggaran bidang kesehatan lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Sabtu, 17 Juli 2021.

Sri Mulyani memaparkan program penanganan kesehatan diperkuat untuk merespons peningkatan kasus Covid-19 dengan total alokasi menjadi Rp 214,95 triliun.

Pertama, untuk klaim perawatan pasien. Saat ini alokasi awal sebesar Rp 40 triliun dan alokasi tersebut termasuk untuk tagihan klaim 2020.

Pemerintah juga menambahkan Rp 25,87 triliun untuk antisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri sehingga total Rp 65, 9 triliun.

Kedua, untuk insentif nakes alokasi awal Rp 17,3 triliun dan alokasi tersebut termasuk dari TKDD sebesar Rp 8,1 triliun. Kemudian, pemerintah menambahkan sebesar Rp 1,08 Triliun karena nakes dirumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan dan akan direkrut 3 ribu dokter hingga 20 ribu perawat. Sehingga total tersebut sebesar Rp 18,4 Triliun.

Ketiga, untuk penyediaan obat Covid-19 isoman. Alokasi awal sebesar Rp 770 Miliar. Dengan tambahan Rp 400 miliar. Sehingga saat ini total tersebut sebesar Rp 1,17 triliun.

Keempat, untuk Pembangunan RS Darurat. Pemerintah berikan tambahan Rp 2, 75 triliun. Rumah sakit ini meliputi Asrama Haji Pondok Gede, Wisma Haji Surabaya, Wisma Haji Boyolali, Asrama Mahasiswa di Bandung, dan Asrama Mahasiswa atau Rusun di Yogyakarta.

Kelima, untuk Percepatan Vaksinasi oleh TNI/Polri dan Bidan. Target vaksinasi TNI/Polri sebanyak 30 juta orang dan Bidan sebanyak 37 juta orang. Mereka akan diberikan anggaran untuk vasksinasi sebesar Rp 1,96 triliun.

Sri Mulyani mengatakan akan melakukan Interstep karena ada keluhan dari TNI yang melakukan operasi vaksin. Mereka harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Pemerintah pun akan memberikan anggaran dari anggaran daerah.

Keenam, untuk Penebalan PPKM Mikro di Daerah. Penambahan ini sebesar Rp 750 miliar. Hal ini karena membutuhkan banyak personel untuk menjaga memberikan edukasi dan membantu masyarakat.

Anggaran ini diberikan untuk TNI dan Polri didalam melaksakanan tugasnya untuk membantu aparat daerah melaksanakan kebijakan PPKM Mikro.

Ketujuh, untuk Oksigen Darurat ditambahkan anggaran Rp 370 miliar melalui pengadaan dalam negeri dan luar negeri.

“Yang penting sekarang kita mendapatkan tambahan oksigen,” kata Sri Mulyani.

Kedelapan, untuk Vaksinasi Covid-19 dialokasikan Rp 57,84 triliun, termasuk untuk mengadaan Rp 47,6 triliun dan pelaksanaan vaksinasi di daerah Rp 6,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan sebenarnya alokasi vaksinasi sudah masuk ke APBD. Pemerintah akan melakukan intersep untuk bisa dialihkan program vaksinasi oleh ke TNI, Polri, dan BKKBN.

Kesembilan, insentif perpajakan kesehatan berupa pembebasan pajak atau pajak ditanggung pemerintah untuk vaksinasi alat kesehatan sebesar Rp 20,85 triliun.

Terakhir, kesepuluh, untuk penanganan kesehatan lainnya dialokasikan Rp 45,93 triliun yang meliputi penanganan kesehatan pandemi Covid-19 di daerah lainnya Rp 34,7 triliun, testing Rp 4 Triliun, Gugus Tugas Rp 2 triliun, dan penelitian.

Baca: Anggaran Kesehatan Turun di 2021, Faisal Basri: Tidak Ada Komitmen