TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Rabu, 14 Juli 2021, dimulai dari Serikat Bersama Garuda Bersatu (SEKBER) mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Berikutnya ada berita tentang Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar kendaraan listrik dan nilai bantuan sosial tunai dinilai terlalu kecil. Lalu ada berita Sri Mulyani menyebut syarat negara bisa keluar dari tekanan pandemi dan jubir Luhut Pandjaitan menanggapi soal wacana perpanjangan PPKM Darurat.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Garuda Terancam Berhenti Beroperasi, Serikat Karyawan Minta 5 Hal dari Jokowi

Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. atau Sekarga, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia IKAGI yang tergabung dalam Serikat Bersama Garuda Bersatu (SEKBER) mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Surat telah kami kirimkan ke Presiden Jokowi tanggal 12 Juli," ujar Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty, Rabu 14 Juli 2021.

Surat berisikan permohonan dukungan flag carrier Garuda Indonesia yang terancam berhenti beroperasi itu ditandatangani Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta, Presiden APG Captain Muzaeni dan Ketua IKAGI Achmad Haerumam tertanggal 12 Juli 2021.

Simak lebih jauh tentang Jokowi di sini.

<!--more-->

2. Moeldoko Sebut Perusahaannya, Mobil Anak Bangsa, Dapat Order Cukup Banyak

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tapi juga harus jadi produsen. Ia menyebut dirinya sudah membuktikan hal tersebut dengan mendirikan PT Mobil Anak Bangsa Indonesia.

"Sekarang sudah mendapatkan order cukup banyak," kata Moeldoko dalam acara Investor Daily Summit pada Rabu, 14 Juli 2021.

Moeldoko tidak merinci berapa banyak order atau pesanan yang masuk ke perusahaan tersebut. Sementara, situs resmi perusahaan terakhir mempublikasikan berita penyerahan kunci kendaraan satu unit bus listrik ke perusahaan pembangkit listrik swasta, Paiton Energy, yang dikelola PT Mitsui.

Simak lebih jauh tentang Moeldoko di sini.

3. Bansos Rp 300 Ribu Saat PPKM Darurat Terlalu Kecil, Ekonom: Minimal Rp 1,5 Juta

Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bhima Yudhistira, mengkritik nilai bantuan sosial tunai (BST) yang dikucurkan pemerintah di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Bhima menilai bantuan tersebut terlalu kecil.

Menurut Bhima, besaran bansos untuk masyarakat penerima bantuan semestinya berkisar Rp 1-1,5 juta per bulan per keluarga. “Bansos tunai Rp 300 ribu terlalu kecil, harusnya dinaikkan minimal Rp 1-1,5 juta per keluarga penerima,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 14 Juli 2021.

Bhima menyebut bantuan itu dapat menopang konsumsi masyarakat yang pendapatannya menurun selama PPKM Darurat. Bantuan pun idealnya diberikan secara berkala selama enam bulan ke depan guna mengangkat kembali daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.

Simak lebih jauh tentang bansos di sini.

<!--more-->

4. Sri Mulyani Ungkap Syarat Negara Bisa Keluar dari Tekanan Pandemi Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini seluruh bangsa dan negara di dunia sedang bergulat dengan pandemi Covid-19. Ia pun menyebut syarat negara bisa keluar dari tekanan pandemi.

"Mereka yang mampu keluar dari pandemi adalah mereka yang mampu merumuskan langkah-langkah di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, serta mereka lah yang mampu terus menjaga kegotongroyongan dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini," ujar Sri Mulyani dalam Upacara Hari Pajak, Rabu, 14 Juli 2021.

Ia mengatakan pajak menjadi simbol dari kegotongroyongan tersebut. Sebabnya, pada saat masyarakat kesulitan dan dunia usaha menghadapi malapetaka akibat Covid-19, negara memberi dukungan dan melindungi rakyat.

Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani di sini.

5. Jubir Luhut: Belum Ada Rencana Perpanjangan PPKM Darurat

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan sampai saat ini belum ada rencana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat. Kebijakan perpanjangan PPKM Darurat akan ditempuh seumpama sejumlah indikator belum menunjukkan perbaikan.

“Kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat ini pasti dipengaruhi oleh perkembangan tingkat mobilitas masyarakat khususnya di daerah-daerah aglomerasi, semua opsi akan dievaluasi terlebih dahulu,” ujar Jodi saat dihubungi pada Rabu, 14 Juli 2021.

Jodi mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi selama PPKM Darurat berlangsung. Saat ini, PPKM Darurat Jawa-Bali sudah memasuki hari kesebelas.

Simak lebih jauh tentang PPKM Darurat di sini.