Bansos Rp 300 Ribu Saat PPKM Darurat Terlalu Kecil, Ekonom: Minimal Rp 1,5 Juta

Aktivitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 9 Juli 2021. Pemerintah menjamin ketersediaan stok pangan aman dan harganya terjangkau selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bhima Yudhistira, mengkritik nilai bantuan sosial tunai (BST) yang dikucurkan pemerintah di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Bhima menilai bantuan tersebut terlalu kecil.

Menurut Bhima, besaran bansos untuk masyarakat penerima bantuan semestinya berkisar Rp 1-1,5 juta per bulan per keluarga. “Bansos tunai Rp 300 ribu terlalu kecil, harusnya dinaikkan minimal Rp 1-1,5 juta per keluarga penerima,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 14 Juli 2021.

Bhima menyebut bantuan itu dapat menopang konsumsi masyarakat yang pendapatannya menurun selama PPKM Darurat. Bantuan pun idealnya diberikan secara berkala selama enam bulan ke depan guna mengangkat kembali daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.

Rencana penyaluran bansos tunai telah disampaikan Kementerian Sosial beberapa waktu lalu. Langkah tersebut ditempuh seiring ditetapkannya PPKM Darurat pada 3-20 Juli.

BST akan disalurkan untuk Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti pada April. Adapun bantuan dikucurkan senilai Rp 300 ribu per bulan.

Dengan nilai bansos itu, masing-masing keluarga penerima manfaat akan memperoleh alokasi bantuan Rp 600 ribu dalam satu kali pencairan untuk dua bulan. Kementerian Sosial menjanjikan pada pekan pertama PPKM Darurat berlangsung, bantuan sudah bisa cair.

Adapun PPKM diprediksi akan menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi. Kondisi perekonomian bisa memburuk bila pemerintah tidak menyiapkan jejaring sosial. Bhima mengatakan negara  kembali menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai lakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus lakukan efisiensi untuk bertahan,” ujar Bhima.

Selain bansos tunai, Bhima pun menyebut di masa PPKM Darurat seperti sekarang, pemerintah perlu mengeluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp 5 juta per pekerja. Bantuan subsidi upah diharapkan bisa mencegah perusahaan melakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja.

Baca: Sri Mulyani Sebut PPKM Darurat Bakal Diperpanjang hingga 6 Minggu, Ini Sebabnya






Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

3 jam lalu

Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

Selain pengemudi ojol, nelayan juga turut menjadi sasaran penerima bansos berupa BLT UMKM yang akan cair mulai bulan Oktober mendatang.


Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

1 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawan.


Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

Selama sepekan hingga Sabtu, 24 September, sejumlah perusahaan seperti Shopee hingga Indosat mengumumkan melakukan PHK terhadap karyawannya.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

1 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 orang karyawannya karena perusahaan melakukan rightsizing.


Indosat Beberkan Alasan PHK 300 Karyawan

1 hari lalu

Indosat Beberkan Alasan PHK 300 Karyawan

Indosat sedang menjalankan inisiatif rightsizing sebagai bentuk efisiensi.


Indosat PHK 300 Karyawan Lebih, Mulai Level Staf hingga Senior Vice President

1 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan Lebih, Mulai Level Staf hingga Senior Vice President

Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan bahwa perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).


Indosat Ooredoo Hutchison PHK Karyawan, Ada Paket Kompensasi 75 Kali Upah

1 hari lalu

Indosat Ooredoo Hutchison PHK Karyawan, Ada Paket Kompensasi 75 Kali Upah

Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan bahwa perusahaan telah menempuh kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).


Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Lewat JKP bagi yang Terkena PHK

2 hari lalu

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Lewat JKP bagi yang Terkena PHK

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) bagi yang terkena PHK


Setelah Shopee, Giliran Tokocrypto PHK 45 Karyawannya

2 hari lalu

Setelah Shopee, Giliran Tokocrypto PHK 45 Karyawannya

Tokocrypto terpaksa melakukan PHK karena ada perubahan strategi bisnis sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar kripto dan ekonomi global.


Menakar Potensi Badai PHK di Perusahaan E-Commerce Seusai Terjang Shopee

3 hari lalu

Menakar Potensi Badai PHK di Perusahaan E-Commerce Seusai Terjang Shopee

Mayoritas mantan karyawan Shopee menyampaikan rasa kagetnya karena proses PHK hanya dilakukan dalam 1 malam saja oleh pihak manajemen.