Ia mengharapkan upaya pemerintah ini juga didukung oleh sinergi dengan otoritas di daerah, terutama dalam melakukan inovasi pengembangan untuk mendorong potensi sumber ekonomi baru.
"Inovasi sangat dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah, karena, pemerintah perlu mendapatkan solusi untuk memecahkan defisit anggaran, dan harus kita ikhtiarkan tanpa harus membebani masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mengingatkan adanya peningkatan risiko dalam pengelolaan utang semasa pandemi Covid-19. Selain itu, BPK juga mengingatkan masih adanya temuan dalam belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang belum sesuai pencatatan dan prosedur berlaku.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
2 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
