TEMPO.CO, Jakarta – Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi, Yustinus Prastowo, menjelaskan soal rencana penerapan pajak pertambahan nilai di sektor pendidikan atau PPN Pendidikan. Pemerintah berencana memasukkan bidang pendidikan ke komponen jasa kena pajak atau JPK dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Yustinus memastikan pemerintah tidak akan serta-merta mengenakan PPN Pendidikan ke lembaga formal seperti sekolah bersubsidi dan lembaga nirlaba. “Kami pastikan bahan kebutuhan pokok dan jasa pendidikan itu punya ruang untuk menjadi barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun tidak otomatis kena pajak. Pada intinya pemerintah ada di satu barisan pedagang pasar, NU (Nahdlatul Ulama), dan Muhammadiyah,” ujar Prastowo dalam diskusi bersama Trijaya FM, Sabtu, 12 Juni 2021.

Prastowo menerangkan, berdasarkan konsepnya, pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk lembaga pendidikan merujuk pada lembaga komersial yang hanya bisa dijangkau kelompok tertentu. Ia mencontohkan lembaga pemberi sertifikat hingga les privat.

LemBaga-lembaga tersebut saat ini belum dipungut pajak oleh pemerintah. Padahal, kata Prastowo, harus ada pembeda antara lembaga yang komersial dan lembaga yang berbasis subsidi atau nirlaba.

Lebih lanjut untuk tarif pengenaan PPN-nya, Prastowo mengatakan pemerintah tidak berwenang dalam membahas hal itu secara sepihak. Ia menyebut rincian kebijakan ini akan dibahas bersama dengan DPR secara transparan. Pemerintah, tutur Prastowo, juga terbuka terhadap masukan-masukan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir sebelumnya mengatakan rencana pemerintah mengenakan PPN bidang pendidikan atau PPN Pendidikan bertentangan dengan konstitusi. "Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan," katanya melalui keterangan tertulis.

Muhammadiyah, kata Haedar, dengan tegas menolak karena keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf RUU KUP. Ia menilai pemerintah yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.

Rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut, menurut dia, telah bertentangan dengan jiwa UUD 1945 Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-undang antara lain mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU juga senada dengan Muhammadiyah. Mereka menolak rencana pengenaan PPN lembaga pendidikan. LP PBNU meminta pemerintah membatalkan rencana kebijakan tersebut.

Ketua LP Ma'arif PBNU Arifin Junaidi menjelaskan, hingga kini pihaknya terus bergerak di bidang pendidikan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Bidang pendidikan digeluti karena PBNU berperan dalam upaya mencerdaskan bangsa sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945.

LP Ma'arif, kata Arifin, mulai beroperasi di bidang pendidikan jauh sebelum kemerdekaan. Saat ini lembaga tersebut menaungi sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, sebagian besar ada di daerah 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal.

Pihaknya menetapkan biaya pendidikan yang harus ditanggung murid dengan angka yang cukup kecil. "Jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga didik kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu, 12 Juni 2021. "Karena hal itu akan sangat memberatkan orang tua murid."

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS