TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini dia sampaikan ketika menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Sasaran Pembangunan Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta.

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata NTN masih pada angka 103. Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar peningkatan NTN,” kata Sakti dalam keterangan tertulis, Kamis malam, 10 Juni 2021.

Langkah strategis tersebut di antaranya adalah bekerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek, baik untuk melakukan pembaruan kebijakan harga ikan, hingga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Selain itu Trenggono beserta jajarannya mencoba menelusuri di lapangan serta pengumpulan data mengapa NTN selama ini rendah.

Nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang. Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Namun pada kenyataannya nilai rata-rata NTN tahun 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia pada saat ini berada pada angka 103,4.
<!--more-->
Rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selain dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan sempat lesu pada masa awal pandemi Maret hingga April 2020, rendahnya NTN juga dikarenakan besarnya pengeluaran operasional dan juga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

“Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraannya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu yang perlu segera dibenahi juga. Dia mengatakan sudah dorong terus di internal agar bulan ini dapat mengetahui starting point di mana, di mana selanjutnya bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan masyarakat nelayan.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024, yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dia berharap melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, maka target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi. Saya berharap dengan adanya kerja sama antar Lembaga dan Kementerian ini dapat menyukseskan dan mempercepat target untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan,” kata dia.

Dalam rapat RPJMN 2020–2024 tersebut selain membahas mengenai NTN, juga untuk membahas NTP (Nilai Tukar Petani) dan dihadiri oleh beberapa Pejabat Negara, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta dari kementerian yang lain yang diwakilkan oleh para jajarannya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: KKP Gunakan Jaringan Interpol untuk Mengungkap Kejahatan Sektor Perikanan