Stafsus Sri Mulyani Jawab Rizal Ramli Soal Tax Ratio Rendah: Mari Berikhtiar

Kamis, 3 Juni 2021 09:49 WIB

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjawab pernyataan Rizal Ramli yang menyebut rasio pajak (tax ratio) Indonesia terendah dalam sejarah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Prastowo mengatakan persoalan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan.

“Jangan sampai narasi-narasi yang terlalu menyederhanakan persoalan malah menjebak kita jatuh pada mentalitas mengharamkan utang, ogah bayar pajak. Mari terus berpikir dan berikhtiar. Terima kasih untuk semua kritik dan masukan. Itu gizi yg penting buat perbaikan,” ujar Prastowo dalam utasnya di Twitter melalui akun @prastow, Rabu, 2 Juni 2021. Prastowo telah mengizinkan Tempo mengutip cuitannya.

Dalam penjelasannya tersebut, Prastowo mengatakan tren tax ratio cenderung turun dari tahun ke tahun. Sebelum pandemi, kondisi tax ratio terpengaruh oleh ekonomi global yang mengalami perlambatan akibat adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Pelemahan ekonomi global berdampak pada harga komoditas dan penerimaan pajak.

Menurut Prastowo, wajar bila sebagai negara yang mengandalkan komoditas sebagai penggerak ekonomi, Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional tersebut. Apalagi, pola penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh PPh badan.

“Ketika ekonomi booming, kinerja penerimaan pajak akan lebih tinggi dari kinerja ekonomi secara umum. Sebaliknya, jika ekonomi kontraksi, kinerja penerimaan pajak lebih rendah daripada kinerja ekonomi,” kata Prastowo.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Persoalan lainnya adalah regulasi. Selama pandemi, Prastowo mengatakan ada sektor yang tumbuh berbarengan saat ekonomi mengalami pelemahan. Namun karena ada regulasi tertentu, sektor tersebut dikecualikan menjadi objek PPN.

Prastowo pun menyebut penerimaan pajak Indonesia sejatinya paling banyak disokong oleh sektor manufaktur dengan rata-rata kontribusi 20-30 persen setiap tahun. Namun karna perlambatan ekonomi global, kontribusi hampir semua sektor terhadap pajak terkontraksi, tak terkecuali manufaktur.

Karena itu, menurut Prastowo, mempersoalkan tax ratio di masa pandemi kurang pas. “Turunnya tax ratio merupakan hal yang wajar terjadi saat resesi apalagi dengan aktivitas masyarakat dan dunia usaha yang juga ikut terhenti. Apalagi insentif fiskal yg masif juga menggerus penerimaan pajak,” ujar dia.

Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli dalam cuitannya mengkritik pengelolaan fiskal pemerintah saat ini tidak hati-hati. "Tax Ratio terendah dalam sejarah, dan dibandingkan dengan negara2 tetangga. Pengelolaan fiskal/APBN yg amburadul, sama sekali tidak prudent," cuit @RamliRizal.

Baca: Kritik Tax Amnesty Jilid II, Rizal Ramli Dorong Pemerintah Naikkan Gaji PNS

Berita terkait

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

9 jam lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

13 jam lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

18 jam lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

20 jam lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

1 hari lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

3 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

3 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya