TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak sebelas warga Dusun Badrek dan Bulusari, Kediri, memprotes jumlah uang pengganti lahan untuk bakal Bandara Kediri tak sesuai harapan. Nilai penggantian tanah milik warga disebut-sebut jauh lebih rendah dari harga pasar.

“Harganya anjlok jadi Rp 10,5 juta per ru (per 14 meter). Padahal harga pasaran sudah Rp 15,5 juta per ru,” ujar pemilik tanah eluas 600 meter di Dusun Badrek, Nurul Anis (36 tahun), saat dihubungi Tempo pada Ahad, 30 Mei 2021.

Anis dan beberapa warga lainnya sempat bertemu dengan manajemen PT Gudang Garam untuk menegosiasi masalah uang pengganti lahan. Namun, pihak perusahaan menyerahkannya kepada tim sembilan yang berisi aparatur daerah.

Sejak itu, negosiasi dilakukan dengan makelar yang ditengarai merupakan utusan dari tim sembilan tersebut. Negosiasi sempat berlangsung alot karena pihak-pihak tertentu diduga menyudutkan warga untuk segera menyepakati harga dari uang ganti lahan.

“Waktu 2019 ada kejadian-kejadian yang agak memojokkan mental warga. Namun sampai sekarang, 11 warga masih bertahan,” ujar Anis.

Proses pembebasan lahan untuk Bandara Kediri telah berlangsung sejak 2016. Lima tahun lalu, Anis mengatakan nilai uang ganti lahan milik warga telah mencapai Rp 15,5 juta. Kalau itu, lahan yang dibebaskan untuk proyek bandara berupa sawah dan ladang.
<!--more-->
Nilai pembebasan lahan pada 2016 kemudian menjadi patokan harga pasar hingga saat ini. Namun pada 2017, saat proyek pembebasan lahan menyasar kawasan permukiman, nilai uang ganti tanah untuk Bandara Kediri malah melorot.

Semestinya, menurut Anis, harga yang ditawarkan pengembang bandara lebih besar karena mereka akan menggusur rumah warga. “Kalau yang kami pelajari dari tempat lain, penggantiannya bisa sampai dua-tiga kali lipat,” ujarnya.

Adapun saat ini total tanah milih sebelas keluarga yang masih bermasalah mencapai 1,5 hektare. Anis berharap pengembang memperhitungkan nilai penggantian yang adil.

Tempo telah menghubungi Direktur Utama PT Surya Dhoho Investama (anak usaha Gudang Garam) Susanto Widiatmoko ihwal protes warga mengenai uang ganti lahan bandara melalui telepon dan pesan pendek. Namun, Susanto belum memberikan respons.

Sedangkan Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan rencananya, pembebasan lahan Bandara Kediri akan dilakukan melalui konsinyasi. “Yang saya dengar, akan dikonsinyasi menggunakan penilai yang independen,” ujar Jodi.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Luhut Ingin Proyek Bandara Kediri Rampung pada Pertengahan Tahun 2023