Pemerintah Terbitkan 6 Seri Samurai Bonds Senilai 100 Miliar Yen

Jumat, 21 Mei 2021 21:43 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen atau Samurai Bonds senilai 100 miliar yen yang ditujukan untuk membiayai defisit APBN 2021 sekaligus upaya pemulihan ekonomi nasional.

Keterangan Pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan penerbitan Samurai Bonds ini terdiri dari enam seri yaitu RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0528, RIJPY0531, RIJPY0536 dan RIJPY0541.

Seri RIJPY0524 mempunyai tenor tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2024 serta nominal penerbitan 29 miliar yen dengan tingkat kupon 0,33 persen.

Seri RIJPY0526 mempunyai tenor lima tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2026 serta nominal penerbitan 46,8 miliar yen dengan tingkat kupon 0,57 persen.

Seri RIJPY0528 mempunyai tenor selama tujuh tahun dengan tanggal jatuh tempo 26 Mei 2028 serta nominal penerbitan 1,2 miliar yen dengan tingkat kupon 0,7 persen.

Seri RIJPY0531 mempunyai tenor selama 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2031 serta memiliki nominal penerbitan 18,2 miliar yen dengan kupon 0,89 persen.

Seri RIJPY0536 mempunyai tenor selama 15 tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2036 serta memiliki nominal penerbitan 2,5 miliar yen dengan tingkat 1,17 persen.

Seri RIJPY0541 mempunyai tenor selama 20 tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2041 serta memiliki nominal penerbitan 2,3 miliar yen dengan kupon 1,44 persen.

Kemenkeu menyatakan kehadiran Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Samurai Bonds di pasar Jepang merupakan momentum yang tepat meskipun di tengah state of emergency.

<!--more-->

Hal itu lantaran terdapat berbagai capaian yang sangat positif antara lain nominal penerbitan surat utang pada tenor tiga tahun terkecil dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds Pemerintah Indonesia.

Sekitar 70 persen dari total nominal penerbitan kali ini berada pada tenor lima tahun ke atas dan berkurangnya dominasi tenor pendek mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Kemudian juga tercapainya spread terhadap Yen Swap dan kupon terendah untuk seluruh tenor dalam sejarah penerbitan Samurai Bonds oleh Pemerintah Indonesia tanpa JBIC guarantee.

Selanjutnya kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan Samurai Bonds untuk tenor 10 tahun yaitu sebesar 0,89 persen yang juga lebih rendah dibanding penerbitan Samurai Bonds 10 tahun dengan JBIC guarantee pada 2015 yang berada di level 0,91 persen.

Pemerintah memulai official marketing penerbitan Samurai Bonds ini pada Selasa (18/5) dengan minat investor yang masih cukup tinggi dengan bid-to-cover ratio mencapai 1,6 kali.

Berdasarkan tipenya, investor pada transaksi kali ini terdiri dari city banks 22,2 persen, asuransi 7 persen, asset managers 31,1 persen, central cooperatives 7 persen, central banks 4 persen, public funds 0,2 persen, shinkin banks/regional banks 8,9 persen dan lainnya 19,6 persen.

Sedangkan investor Samurai Bonds dari luar Jepang tercatat sebanyak 17,7 persen dari jumlah total investor. Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co Ltd, Mizuho Securities Co Ltd, Nomura Securities Co Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.

Berita terkait

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

15 jam lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BTPN Syariah Laporkan Laba Bersih Rp 264 M pada Kuartal I 2024

2 hari lalu

BTPN Syariah Laporkan Laba Bersih Rp 264 M pada Kuartal I 2024

PT Bank BTPN Syariah Tbk. melaporkan laba bersih sebesar Rp 264 miliar pada kuartal I 2024 atau turun Rp 161 miliar yoy.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

3 hari lalu

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

3 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

4 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

4 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya