Jakarta - Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan I 2021 sebesar US$ 415,6 miliar, turun 0,4 persen (qtq) dibandingkan posisi ULN triwulan IV 2020 sebesar US$ 417,5 miliar. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN triwulan I 2021 tumbuh 7,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5 persen (yoy).
"Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2021 tetap terkendali," kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Mei 2021.
BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan I 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 39,4 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0 persen dari total ULN.
Adapun posisi ULN Pemerintah pada triwulan I 2021 mencapai US$ 203,4 miliar atau lebih rendah 1,4 persen (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020. Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Secara tahunan, ULN Pemerintah triwulan I 2021 tumbuh 12,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9 persen).
Posisi ULN Pemerintah triwulan I 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.
Sedangkan pertumbuhan ULN swasta triwulan I 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,6 persen (yoy).
Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1 persen (yoy) dari kontraksi 5,7 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan I 2021 mencapai sebesar US$ 209,4 miliar, atau sedikit lebih tinggi 0,6 persen (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,2 persen terhadap total ULN swasta.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin.
Peran ULN, kata dia, juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Baca Juga: Bos Pertamina Sebut Butuh Investasi USD 92 Miliar hingga 2024, Untuk Apa Saja?
