TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa siang, 4 Mei 2021, dimulai dari Menkeu Sri Mulyani mengatakan utang neto RI akan naik Rp 1.177,4 triliun hingga vaksinasi gotong royong akan dimulai pekan depan.

Adapula berita tentang tanggapan Mendagri TIto Karnavian terkait THR ASN tanpa tunjangan kinerja dan 30 persen perusahaan diperkirakan tidak mampu membayarkan THR mengikuti regulasi yang berlaku.

1. Sri Mulyani: Utang Neto RI Akan Naik Rp 1.177,4 T di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun ini pemerintah terus fokus menangani Covid-19 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai instrumen countercyclical.

Belanja negara pada tahun ini naik Rp 156,5 triliun, adapun anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional dipatok Rp 699,43 triliun atau naik lebih dari 20 persen dari tahun lalu. "Defisit tahun ini 5,7 persen menyebabkan utang neto kita akan naik Rp 1.177,4 triliun," ujar dia dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021.

Ia berujar anggaran itu akan fokus untuk melindungi masyarakat, membantu masyarakat yang rentan, dan menolong dunia usaha sembari terus mengatasi perekonomian sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, pandemi Covid-19 adalah fenomena luar biasa dan merupakan guncangan yang bersifat global. Sehingga, dalam penanganannya pun membutuhkan berbagai instrumen, baik fiskal, moneter, maupun kebijakan lain dari sisi perekonomian.

Guncangan pagebluk ini telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 2,1 persen atau hilang kesempatan untuk tumbuh Rp 1.356 triliun.

Untuk bisa menahan kemerosotan ekonomi akibat pandemi, pemerintah menggunakan instrumen APBN atau fiskal secara luar biasa besar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, kata dia, pemerintah membuka defisit di atas 3 persen yang selama ini diatur dalam UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. THR PNS Tanpa Tukin, Tito Karnavian: Harus Bersyukur, Situasi Sedang Sulit

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para pegawai negeri sipil atau PNS untuk bersyukur lantaran masih mendapatkan tunjangan hari raya (THR) di tengah situasi pandemi ini.

"Makanya kita terima kasih kepada menteri keuangan dan bapak presiden, kita masih diberikan THR di tengah situasi sulit. Kita harus bersyukur betul," ujar Tito Karnavian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2021, Selasa, 4 Mei 2021.

Sebelumnya, ada petisi online di change.org berjudul "THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019". Petisi tersebut diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H. Sejak diunggah pada Jumat lalu, hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 19.000 warganet.

Dalam petisi yang digalangnya, Romansyah menilai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbeda dengan janji yang sebelumnya disampaikan pada Agustus 2020. Saat itu mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar penuh dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019.

"Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan," kata Romansyah.

Menurut Tito Karnavian, saat ini Indonesia sedang mengalami kontraksi keuangan yang sangat berat. Namun, dalam situasi ini pun, para aparatur sipil negara masih mendapatkan THR. Sehingga menutur dia, para pegawai pelat merah sudah sepatutnya bersyukur.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. 30 Persen Perusahaan Kesulitan Bayar THR, Asosiasi Pengusaha Minta Subsidi

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adi Machfudz mengatakan saat ini terdapat 20-30 persen perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR mengikuti regulasi yang berlaku.

"Sebanyak 20-30 persen perusahaan bermasalah dalam pembayaran THR tahun ini. Terutama perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata dan transportasi," ujar Adi ketika dihubungi, Selasa, 4 Mei 2021.

Berdasarkan SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2021, THR tahun ini wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Idul Fitri. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR, pemerintah memberikan ruang untuk melakukan perundingan secara bipartit.

Terkait dengan kondisi tersebut, katanya, pelaku usaha meminta tindakan konkret dari pemerintah dengan memberikan subsidi bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar THR secara penuh sehingga beban yang ditanggung bisa terbagi.

Misalnya, jelas Adi, pemerintah bisa membagi sisa kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan. Intervensi konkret tersebut dinilai sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah saat ini mengingat cukup banyak perusahaan yang harus mengambil langkah realistis dalam hal pembayaran THR tahun ini.

"Tidak semua perusahaan mampu. Kecuali, perusahaan besar yang sudah mencadangkan dana untuk THR. Untuk yang tidak mampu, ada ruang untuk negosiasi. Pengusaha minta ke pemerintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Kadin: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Pekan Depan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan vaksinasi gotong royong akan dimulai pada pekan depan dan diharapkan jadi upaya bersama untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

"Vaksinasi gotong royong akan mulai berjalan minggu depan dan tentu harapannya vaksinasi ini jadi salah satu faktor yang menentukan dalam menangani faktor kesehatan dan perekonomian kita ke depan," katanya dalam Rilis Survei Indikator: Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran, Selasa, 4 Mei 2021.

Rosan menuturkan, Indonesia saat ini memiliki momentum yang semakin lama semakin baik tidak hanya dari sisi perekonomian tapi juga sisi kesehatan. Menurut dia, hal itu ditunjukkan dengan membaiknya tren pertumbuhan ekonomi meski masih dalam kondisi kontraksi.

Dari sisi kesehatan, program vaksinasi juga berjalan dengan baik, ditambah pula dengan program vaksin mandiri yang akan segera dilakukan.

"Mungkin di akhir Maret kemarin mulai mengalami perlambatan karena ketersediaan vaksin yang terbatas. Tapi sekarang sudah masuk kembali baik itu Sinovac, AstraZeneca bahkan Sinopharm. Untuk vaksin gotong royong (Sinopharm) juga sudah masuk," katanya.

Rosan juga mengingatkan untuk terus menjaga momentum yang ada dengan tetap melakukan adaptasi, kreasi dan inovasi.

Baca berita selengkapnya di sini.