TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini telah mengumumkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) resmi berakhir pada April 2021 dan tidak diperpanjang dengan alasan tidak ada anggaran. Akan tetapi, Kementerian Keuangan justru belum menerima usulan apapun dari Risma untuk kebutuhan anggaran perpanjangan program ini.

"Sejauh ini belum ya," kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu, Purwanto, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

Baca Juga: Dinas Sosial DKI Sebut Kasus Pemotongan Bansos Tunai Terjadi di Sejumlah RT/RW

Menurut dia, Kemenkeu saat ini dalam posisi menunggu saja. Purwanto menyebut pihaknya memang tidak bisa menjanjikan pasti ada anggaran untuk berapapun kebutuhan yang diajukan Risma.

Tapi jika memang ada usulan, maka Kemenkeu akan menganalisis kecukupan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tersedia untuk program ini dan program bantuan sosial lainnya. "Kami masih ada beberapa cadangan di klaster perlindungan sosial," kata dia.

Lalu jika usulan sudah masuk, pembahasan bersama akan dilakukan. Barulah nantinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memutuskan kelanjutan dari program BST ini dalam sidang kabinet.

Dari informasi yang dihimpun Tempo, Kemenkeu bisa saja menyesuaikan anggaran untuk perpanjang program BST ini sepanjang ada usulan. Hanya saja, sejauh ini memang Risma yang belum mengusulkan resmi ke Kemenkeu.

BST adalah salah satu program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 4 Januari 2021. Selain BST, ada juga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Khusus untuk BST, total penerimanya mencapai 10 juta keluarga dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga. Anggaran Rp 12 triliun disiapkan untuk penyaluran selama empat bulan, dari Januari sampai April 2021.

Awalnya, bantuan hanya disiapkan sebesar Rp 200 ribu per keluarga selama enam bulan, Januari sampai Juni 2021. Tapi dengan berbagai pertimbangan, bantuannya ditetapkan sebesar Rp 300 per keluarga seperti tahun 202. Namun, jangka waktu diperpendek jadi empat bulan.

Lalu pada 31 Maret 2021, Risma mengumumkan bahwa BST ini tidak akan diperpanjang. "Enggak ada anggaranya untuk itu," kata Risma di Jawa Barat, dikutip dari Antara.

Pernyataan Risma ini kemudian menuai kritikan, salah satunya dari anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid. Ia menyayangkan sikap Risma yang menghentikan BST.

Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mencapai Rp 700 triliun sepanjang 2021 "Mensos seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan blusukannya untuk membela rakyat," kata dia keterangan tertulis pada 5 April 2021.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, Asep Sasa Purnama, belum memberikan banyak jawaban soal kabar anggaran ini. "Kemenkeu yang mempunyai kewenangan (soal ketersediaan dan penyediaan anggaran)," kata dia saat dihubungi.

Tempo juga mengkonfirmasi soal usulan yang belum diajukan ke Kemenkeu. Asep menyebut masalah ini harus dijawab langsung oleh Risma. Tempo mencoba menghubungi Risma, tapi sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban.

Sementara, Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu menegaskan penyaluran BST tetap akan berakhir April 2021. "Di Kemensos sudah final, kecuali ada ada kebijakan presiden, Kemensos siap menindaklanuti," kata dia saat dihubungi pada 9 April 2021.