Sri Mulyani: 11 Daerah Uji Coba Mekanisme Pendanaan Regional Perubahan Iklim

Selasa, 30 Maret 2021 14:13 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebelas daerah akan melakukan uji coba regional climate budget tagging untuk mendanai program-program penanganan perubahan iklim. Climate budget tagging ialah mekanisme penandaan anggaran belanja untuk aktivitas hijau yang telah dimulai di level kementerian dan lembaga pada 2016.

“Tahun ini kita akan mulai membangun regional climate budget tagging di level daerah dan akan diuji-cobakan ke sebelas daerah, yaitu tujuh provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota,” tutur Sri Mulyani dalam acara dialog publik Badan Kebijakan Fiskal, Selasa, 30 Maret 2021.

Sebelas daerah tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Riau, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Kemudian, Kabupaten Gorontalo, Sumedang, Siak, dan Kota Pekanbaru.

Sri Mulyani berujar, sebelas daerah tersebut akan menjadi tolok ukur bagi provinsi maupun kabupaten lainnya dalam melaksanakan regional climate budget tagging. Ia berharap pemerintah daerah memulai berkomitmen terhadap pendanaan penanganan dampak perubahan iklim melalui APBD.

“Bila daerah-daerah juga melakukan akuntabilitas dan transparansi keuangan untuk mendanai climate changes, Indonesia akan jadi negara yang mampu menjalankan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim serta mengatasi bencana yang ditimbulkan,” kata dia.

Instrumen APBN, ujar dia, telah berkomitmen menunjukkan dukungannya untuk mengatasi dampak ekologi ini. Ia menyebut negara telah mengalokasikan anggaran belanja untuk proyek hijau sebesar Rp 86,7 triliun per tahun.
<!--more-->
Dari angka itu, 88,1 persen di antaranya digunakan untuk belanja infrastruktur hijau. Akuntabilitas dan transparansi APBN untuk proyek-proyek hijau dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui climate budget tagging—begitu juga porsi anggarannya.

“Karena tanggung jawab pemerintah mendukung transparansi publik, kami akan menerbitkan informasi hasil penandaan anggaran dalam bentuk laporan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Sri Mulyani.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Cara RI Dukung Dampak Perubahan Iklim dari Sisi Pendanaan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

2 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya