TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Deniey A. Purwanto mengamati dalam 5 sampai 6 tahun terakhir utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung meningkat pesat.

"Ini menggunakan definisi lebih luas tidak hanya utang luar negeri tapi berkaitan semua kewajiban atau liabilitas yang jadi tanggung jawab BUMN. Kemudian trennya meningkat cukup pesat beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2016," ujar Deniey dalam webinar, Rabu, 24 maret 2021.

Deniey pun mencoba melihat utang BUMN, baik sektor keuangan dan non-keuangan, dengan mengeluarkan tabungan dan deposito dari utang. Meskipun tanpa deposito dan tabungan, ia mengatakan perkembangan utang BUMN itu tetap cenderung meningkat drastis pada beberapa tahun terakhir.

"Kalau kita keluarkan tabungan dan deposito pada lembaga keuangan BUMN sejak 2018 memang utang BUMN non keuangan meningkat jauh lebih besar dari lembaga keuangan mungkin berkaitan dengan penugasan dan pembangunan infra di Indonesia," ujar Deniey.

Berdasarkan data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Bank Indonesia yang diolahnya, utang BUMN Indonesia per kuartal III 2020 mencapai Rp 2.140 triliun. Rinciannya, utang BUMN Keuangan tanpa tabungan dan deposito adalah sebesar Rp 999 triliun dan utang BUMN non keuangan sebesar Rp 1.141 triliun.

Apabila dibandingkan berdasarkan waktu jatuh tempo, ia mengatakan struktur utang pada BUMN keuangan dan nonkeuangan sedikit berbeda. BUMN keuangan didominasi utang jangka pendek, sementara non keuangan didominasi utang jangka panjang.

Deniey mengatakan utang jangka panjang BUMN non keuangan meningkat tajam setidaknya sejak pertengahan 2018. "Posisi terakhir pada kuartal III 2020 mencapai Rp 996,49 triliun," ujar dia.

<!--more-->

Kenaikan utang BUMN itu, menurut Deniey tak melulu sejalan dengan dengan peningkatan kinerja. Meskipun ada argumen bahwa utang tak hanya berdampak negatif, namun juga berdampak positif.

Berdasarkan Statistik Keuangan BUMN dan BUMD yang diterbitkan Badan Pusat Statistik pada 2016 hingga 2019, sejumlah kelompok BUMN yang membukukan laba di atas Rp 5 triliun antara lain BUMN keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, konstruksi dan perumahan, serta industri pengolahan.

"Memang trennya berbeda beda, ada yang positif tren meningkat kayak BUMN keuangan, laba dibukukan tren meningkat sampai 2019 sebelum Covid. Tapi untuk BUMN listrik ini sejak 2016-2019 tren laba yang dibukukan menurun. Demikian juga BUMN pertambangan dan penggalian menunjukkan tren menurun sejak 2018, begitu pula di konstruksi," kata dia.

Pada kelompok BUMN dengan laba di bawah Rp 5 triliun pun trennya bermacam-macam, ada yang turun drastis, namun ada pula yang meningkat. BUMN yang mengalami tren penurunan antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar eceran dan reparasi kendaraan.

Adapun BUMN yang trennya meningkat antara lain di sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, serta BUMN pengadaan air dan pengolahan limbah. Saat ini memang ada beberapa BUMN yang terindikasi terkena dampak pandemi Covid-19, misalnya sektor transportasi seperti KAI dan Garuda.

Namun, ia menyebut ada pula BUMN yang sebelum pandemi melanda pun telah memiliki rapor merah terutama di sisi tingkat pengembalian terhadap modal atau ekuitas. "Sebagian besar di tingkat pengembaliannya sangat kecil bahkan ada yang negatif, misalnya bidang pertanian dan kehutanan di tahun 2019 negatif," kata dia.

Baca: Indef: Utang Pemerintah Plus BUMN Tembus 10.000 Triliun di Akhir Periode Jokowi