TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Didik J. Rachbini, memperkirakan utang pemerintah dan utang Badan Usaha Milik Negara akan terus membesar pada sisa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Utang pemerintah saat ini apabila ditambah dengan utang BUMN, menurut Didik, menjadi sekitar Rp 8.500 triliun. "Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan bisa menjadi Rp 10.000 triliun utang di APBN dan utang BUMN," ujar Didik dalam webinar, Rabu, 24 Maret 2021.
Menurut Didik, membesarnya utang pemerintah dan utang BUMN di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu dicermati, khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Musababnya, DPR adalah lembaga yang memiliki hak untuk penganggaran atau budget.
"Kenapa DPR tidak berkutik, DPR seakan sudah lemah seperti pada masa Orde Baru," ujar dia.
Di masa lalu, kata dia, untuk menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja, perlu perdebatan yang panjang. Musababnya, pelebaran defisit akan berimbas kepada besarnya utang.