TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga Februari 2021 sebesar Rp 63,6 triliun atau 0,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka itu lebih tinggi dari Januari 2021 yang sebesar Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen terhadap PDB.

"Sampai akhir Februari kita mengalami defisit 63,6 triliun. Ini kalau dibandingkan tahun lalu 61,8 triliun, naik 2,8 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Defisit Februari 2021 yang 0,36 persen PDB itu tercatat lebih rendah dari tahun lalu yang 0,4 persen terhadap PDB.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Kebijakan ini dilakukan melihat tekanan ekonomi yang dalam akibat pandemi Covid-19. Sedangkan dalam APBN 2021 defisit APBN ditargetkan Rp 1.006 triliun atau 5,70 persen terhadap PDB.

Dia menuturkan realisasi pendapatan negara hingga Februari 2021 sebesar Rp 219,2 triliun atau 12,6 persen dari target pendapatan negara. Nilai itu lebih tinggi 0,7 pers dibandingkan Februari 2020 yang sebesar Rp 217,6 triliun. Sedangkan total belanja negara mencapai Rp 1.743,6 triliun pada 2021.

"Yang menarik dan tentu positif, adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh positif 0,7 persen. Tahun lalu sebelum terjadi pandemi Covid-19 pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1 persen," ujar Sri Mulyani.

Sedangkan realisasi belanja negara hingga Februari 2021 sebesar Rp 282,7 triliun atau 10,3 persen dari target belanja tahun ini. Nilai itu naik 1,2 persen dibandingkan Februari 2020 yang sebesar Rp 279,4 triliun.

Sri Mulyani juga memaparkan total belanja negara mencapai Rp 2.750 triliun pada 2021. Sementara keseimbangan primer defisit mencapai Rp 23,2 triliun.

Baca: Sentil Koruptor, Sri Mulyani: Kalau Masih Ada yang Korupsi Pajak, Pasti Hengki-Pengki