TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras melalui Perum Bulog masih menimbulkan pertanyaan dan perdebatan publik. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa penugasan tersebut tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian.

Sosok yang akrab disapa Buwas itu menyebutkan isu terakhir yang dibahas dalam rakortas hanya mencakup soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.

"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko [Perekonomian] dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa 16 Maret 2021.

Karena alokasi impor 1 juta ton tersebut tidak mengemuka dalam rakortas, Budi mengatakan Bulog akan tetap mengutamakan penyerapan produksi di dalam negeri untuk mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP).

Di sisi lain, angka proyeksi produksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan produksi beras nasional berpotensi naik.

Hasil survei kerangka sampel area (KSA) yang dilakukan BPS menunjukkan potensi luas panen padi pada musim Januari–April 2021 mencapai 4,86 juta ha atau naik sekitar 1,02 juta ha (26,53 persen) dibandingkan dengan subround Januari–April 2020 yang sebesar 3,84 juta ha.

<!--more-->

Dengan potensi luas panen yang besar, potensi produksi pada periode Januari–April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.

Budi berpendapat alokasi impor yang disiapkan pemerintah merupakan langkah antisipasi atas gangguan produksi. Dengan demikian, keamanan stok pemerintah yang dikelola Perum Bulog tetap bisa terjaga di atas 1 juta ton.

Dia pun menyebutkan bahwa penugasan impor secara tertulis telah diterima Bulog. Perusahaan pelat merah ini pun ditugasi mengelola beras tersebut dengan perincian 500.000 ton untuk CBP dan 500.000 ton untuk penjualan komersial.

Kendati demikian, Budi pun menyebutkan bahwa Bulog masih mengelola beras eks-impor 2018 sebanyak 275.811 ton. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton telah mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan yang lama.

Realisasi impor beras pada 2018 sendiri mencapai 1.785.450 ton. Budi mengatakan penyaluran beras impor pada 2018 mencapai 321.320 ton, lalu 529.110 pada 2019, 617.574 ton pada 2020. Pada tahun ini rencana penyaluran beras impor dipatok 41.635 ton.

<!--more-->

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Suhariyanto melaporkan BPS telah mengelaborasi kondisi perberasan nasional terkini dalam rakortas. Dia menyebutkan harga beras dalam dua tahun terakhir cenderung stabil dengan angka inflasi yang terkendali. Stabilitas beras ini terjadi usai realisasi impor dilakukan pada 2018.

Dia tidak memungkiri jika kondisi cuaca bisa menurunkan hasil produksi. Tetapi hasil amatan di lapangan menunjukkan potensi puso tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produksi total.

"Dengan memperhatikan potensi produksi sampai April waktu itu, tidak perlu lagi untuk [impor] beras. Bahkan, Pak Buwas sangat jelas menyebutkan sisa impor itu masih ada," kata dia.

Dia berpendapat penugasan impor maupun pengadaan dalam negeri yang ditujukan ke Bulog harus juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menyalurkan beras stok yang dikelola.

Sebagaimana diketahui, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran tetap seperti program beras sejahtera dan kini hanya mengandalkan penyaluran untuk keamanan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). "Di rapat terakhir sudah sangat jelas tidak ada keputusan [untuk impor] jadi saya kaget. Pak Buwas juga kaget,” kata Suhariyanto.

BACA: Jika Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton, Buwas Sebut Bulog Akan Sulit Menyalurkan