Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin resmikan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) milik Kementerian Sosial RI.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan masalah di Bank Muamalat harus segera diselesaikan sehingga pelopor bank syariah di Indonesia tersebut dapat kembali beroperasi dengan baik.
"Saya mendorong supaya Bank Muamalat segera diselesaikan. Saya pernah bilang bahwa Bank Muamalat itu boleh sakit, tapi tidak boleh mati," kata Wapres Ma’ruf Amin saat menerima Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan eksistensi Bank Muamalat harus dipertahankan mengingat lembaga keuangan syariah tersebut merupakan bank syariah pertama yang dimiliki Indonesia.
"Dia (Bank Muamalat) punya nilai historis, yang memulai munculnya bank syariah itu ialah Bank Muamalat. Jadi dia itu semacam monumental untuk menggerakkan umat. Oleh karena itu, ini harus diselesaikan," katanya.
Ketua Umum Badan Pengurus Harian MES, yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembahasan upaya penyelamatan Bank Muamalat.
"Kami sudah ada kesepakatan-kesepakatan bagaimana penyelamatan Bank Muamalat ini," kata Erick Thohir dalam pertemuan tersebut.
<!--more-->
Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki selaku Ketua Umum I MES, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi selaku Ketua Umum II MES, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selaku Wakil Ketua Umum III MES, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi selaku Bendahara Umum MES.
BPKH berencana menyuntikkan modal Rp3 triliun kepada Bank Muamalat dalam bentuk investasi tier 1 lewat penambahan saham Rp1 triliun dan investasi tier 2 bernilai Rp2 triliun. Dana investasi BPKH tersebut berasal dari pengelolaan dana haji yang pada 2020 meningkat 15 persen dari 2019. Erick mengatakan saat ini rencana penyuntikan modal tersebut masih menunggu tanggapan positif dari OJK.
