TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha membuka opsi membahas fluktuasi harga kedelai dalam rapat komisioner. Pembahasan merujuk pada gejolak harga dan kemungkinan adanya isu anti-persaingan usaha, seperti dugaan kartel.
“Mungkin pada rapat besok Senin (4 Januari) akan dibicarakan,” ujar Komisioner KPPU, Afif Hasbullah, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 3 Januari 2021.
Dalam pembahasan di rapat, KPPU akan berfokus pada tata-niaga kedelai. Perembukan itu merujuk pada kemungkinan problem regulasi, adanya gejolak harga internasional, atau indikasi pelanggaran usaha.
Meski demikian, Afif memastikan KPPU belum memutuskan bakal melakukan penelitian. Tindak lanjut terhadap isu harga kedelai akan diputuskan dalam rapat bersama.
Harga kedelai impor belakangan naik signifikan menjadi Rp 9.000 per kilogram. Pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menduga lonjakan harga terjadi karena meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina.
Sahabat Perajin Tempe Pekalongan (SPTP) Indonesia mengancam mogok produksi dari 30 sampai 1 Januari 2020 dan dilanjutkan dengan mogok penjualan mulai 1 Januari sampai 3 Januari 2021 sebagai respons atas naiknya harga. "Harganya (bahan baku) naik dan terkontrol," kata Ketua SPTP Pekalongan Mua'limin, 2 Januari lalu. <!--more--> Tak hanya SPTP Indonesia, sebanyak 5.000 pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di DKI Jakarta menghentikan proses produksi tahu dan tempe. Aksi mogok berlangsung selama tiga hari.
Di tengah kondisi ini, perajin tempe dan tahu berharap impor kedelai bisa dikembalikan kepada Perusahaan Umum Bulog. Selama ini, tata-niaga impor kedelai dipegang oleh importir. Perajin pun mengeluhkan harga terus berfluktuasi saat impor berada di tangan importir.
