TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP yang berkomitmen membatalkan kebijakan ekspor benih bening lobster alias benur.

"Selama peraturan menteri tersebut tidak dicabut, potensi korupsi masih terbuka," ujar Zenzi saat dihubungi Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Zenzi mengatakan banyaknya badan usaha yang mendapat izin ekspor benih lobster akan mendorong perusahaan tersebut berebut memperoleh kuota. Pada Juli lalu, KKP memberikan izin ekspor kepada 31 perusaahaan.

Walhi sejak awal mempertanyakan kebijakan pembukaan ekspor benur. Menurut Zenzi, pasar lobster di dalam negeri menghadapi ancaman serius setelah pemerintah membuka pintu ekspor tersebut.

Dia menduga kondisi ini akan mendorong perdagangan komoditas lobster di Tanah Air berada di bawah kendali Vietnam. “Kita akan di bawah kendali Vietnam karena Vietnam banjir (benur) dari Indonesia. Sekarang orang berebut menangkap lobster untuk dikirim, jadi pasar itu bisa dikendalikan oleh Vietnam,” ujar Zenzi.

Kebijakan ekspor benur menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha perikanan. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama enam orang lainnya, Rabu petang, 25 November.

<!--more-->

Kasus ini bermula saat Edhy menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 pada Mei lalu yang memayungi pembukaan keran ekspor benur. Aturan itu membatalkan beleid larangan ekspor benur yang diterbitkan Menteri KKP terdulu, Susi Pudjiastuti.

Edhy diduga menerima hadiah atau janji terkait izin pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis. Pihak pemberi adalah Direktur PT Dua Putra Perkada Suharjito.

Edhy ditangkap dalam operasi senyap penyidik lembaga anti-rasuah di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 25 November dinihari, setibanya dari Amerika Serikat untuk perjalanan dinas.
Dalam tangkapannya, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti ATM BNI atas nama Ainul Faqih, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV.

Edhy kini telah mengundurkan diri sebagai menteri. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP ad Interim.

Baca: Edhy Prabowo Mundur dari Menteri Usai Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

FRANCISCA CHRISTY ROSANA