TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5 persen di 2021.

"Meskipun proyeksi perekonomian membaik, kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi," kata Sri Mulyani dalam Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana yang disiarkan secara virtual Rabu, 25 November 2020.

Menurutnya, keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada 2021. Total belanja negara 2021 akan mencapai Rp 2.750 triliun, di mana 1032 triliun dialokasikan 87 kementerian dan lembaga.

Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19 melalui program pencegahan penyebaran melalui penerapan disimplin kesehatan 3M dan 3T (testing, tracing dan treatment), dan juga untuk program Vaksin Covid-19 serta vaksinasi.

Dia merinci, total anggaran kesehatan 2021 mencapai Rp 169,7 triliun. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan Rp 550 triliun atau 20 persen dari belanja negara, ditujukan untuk reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

<!--more-->

Selanjutnya, perlindungan sosial tetap menjadi prorioritas dengan anggaran Rp 408,8 triliun. Reformasi dan perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Belanja kementerian lembaga sebesar Rp 1.032 triliun ditujukan untuk mendukung program PEN sekaligus memperkuat pondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif dan inovatif.

Program prioritas untuk 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pembangunan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan transformasi digital.

Mulai 2021, kata dia, dilaksanakan reformasi penganggaran KL dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan itu, pertama mencangkup peningkatan integrasi konvergensi, dan pembangunan antar kementerian lembaga. Kedua, pengangguran duplikasi kegiatan antar KL dan ketiga penajaman rumusan program.

Di sisi penerimaan negara, kata dia, juga dilakukan reformasi di bidang perpajakan.

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp 795,5 T dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.

"Mendorong Pemda dalam pemulihan ekonomi serta meningkatakan kualitas pendidikan dan kesehatan," kata Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Jaga APBN Tetap Sehat di Masa Pandemi

HENDARTYO HANGGI