Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah memasuki tahapan pengkajian pembebasan lahan. Proyek bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota baru.
Camat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Risman Abdul menuturkan identifikasi lahan warga yang terkena proyek pembangunan bendungan sudah rampung.
"Pengukuran ulang lahan warga dan penghitungan tanam tumbuh untuk pembangunan tubuh bendungan telah disetujui masyarakat pemilik lahan," ujarnya saat ditemui di Penajam, Rabu, 11 November 2020.
Ia menjelaskan total lahan yang dibebaskan pada tahap pertama proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan mencapai 95 hektare yang terdiri dari sekitar 400 bidang tanah.
Wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk dalam proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan meliputi Desa Tengin Baru dan Sukomulyo. Wilayah Desa Argomulyo juga terkena proyek pembangunan untuk areal genangan bendungan.
"Tidak ada lagi masalah terkait pembayaran pembebasan lahan pembangunan tubuh bendungan, pengukuran ulang lahan dan penghitungan tanam tumbuh karena sudah ditandatangani pemilik lahan," kata Risman Abdul.
<!--more-->
"Kami perkirakan proses pembayaran pembebasan lahan pembangunan konstruksi bendungan berlangsung hingga 2021," tambahnya.
Menurut rencana, pembangunan bendungan tersebut berada di atas lahan seluas 437 hektare, dengan 95 hektare diantaranya untuk tubuh bendungan dan luas genangan 342 hektare.
Bendungan yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara itu memiliki daya tampung sekitar 11,6 kubik dengan debit air 2.400 liter per detik.
Anggaran pembebasan lahan dan pembangunan fisik bendungan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat ibu kota negara yang baru tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.