TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengubah konsep wisata Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, menjadi destinasi masif. Pengubahan itu membuat turis tak bisa lagi mendekati komodo di lembah Loh Buaya seperti sebelumnya.

"Kami ingin sistem yang bagus sehingga satwa tidak bersentuhan dengan wisatawan," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu, 28 Oktober 2020.

Pemerintah berencana membuat elevated deck atau jembatan penghubung di zona terbuka Pulau Rinca. Proyek itu dibangun di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditargetkan kelar pada Juni 2021.

Wiratno menjelaskan pemerintah melibatkan arsitek lokal dalam penyusunan desain pengembangan Pulau Rinca. Selain elevated deck, sarana-prasarana seperti tempat tinggal ranger, pusat informasi, dan ruang penelitian akan dibangun di habitat kadal raksasa itu.

Konsep yang dicanangkan pemerintah berbeda dengan pemanfaatan Pulau Rinca sebagai lokasi wisata sebelumnya. Sebelum dipugar, wisatawan yang masuk ke Pulau Rinca dapat melalukan penjelajahan di habitat komodo lewat jalur-jalur khusus yang telah ditentukan.

Di sana, wisatawan bisa menyaksikan langsung aktivitas komodo di habitat liar tanpa mengganggu satwa-satwa yang hidup di dalamnya. Sebab, ranger atau pemandu wisata akan mendampingi pelancong. Wisatawan pun wajib memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Balai Konservasi, seperti dilarang boleh berisik, dilarang makan, dan dilarang mendekati komodo dengan jarak tertentu.

Rencana peruntukan Pulau Rinca sebagai destinasi pariwisata masif diungkapkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu. "Kita arahkan sebagai mass tourism. Sedangkan Pulau Komodo akan menjadi destinasi super-premium," tuturnya.

Kementerian KLHK memberikan izin usaha wisata Taman Nasional Komodo kepada tiga perusahaan, yakni PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL), dan PT Sinergindo Niagatama. Untuk SKL, Kementerian menyerahkan izin usaha wisata untuk lahan seluas 22,1 hektare di Pulau Rinca pada 2015.

<!--more-->

Sedangkan KWE memperoleh izin pada 2014 untuk dua lokasi, yakni Pulau Padar dan Pulau Komodo. Di Pulau Padar, perusahaan mengantongi konsesi 151,9 hektare. Sedangkan luas izin lahan usaha wisata di Pulau Padar sebesar 274,13 hektare.

Sementara itu, Sinergindo Niagatama mendapatkan izin usaha sebesar 15,3 hektare untuk Pulau Tatawa. Saat ini, izin usaha wisata belum aktif karena mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah menyetop proyek pembangunan taman nasional tersebut. Proyek ini dikhawatirkan mengancam keutuhan ekosistem satwa endemis di Pulau Flores.

“Walhi mengecam segala bentuk pembangunan yang menghilangkan keaslian habitat komodo,” ujar Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi.

Dia menduga pembangunan pariwisata premium akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup komodo. Sebab, TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi lokus pengembangan wisata premium.

“Langkah pemerintah saat ini telah membuktikan kekhawatiran bahwa pembangunan konservasi Pulau Rinca (salah satu pulau di TNK) akan lebih didominasi kepentingan pariwisata,” katanya.

Walhi juga mengecam masuknya kendaraan berat di dalam habitat komodo, yakni Pulau Rinca, yang fotonya beredar belakangan. Sebagai kawasan konservasi, kata Wulang, Pulau Rinca semestinya memerlukan pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan pemerintah.

Baca: KLHK: Populasi Komodo Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir, Sekarang 3.022 Ekor