TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus bekerja memperjuangkan Indonesia maju.

"Pandemi Covid-19 tidak menghentikan perjalanan bangsa, ibarat kapal berlayar dilanda gelombang besar. Tantangan silih berganti tidak pernah mudah," ujar Sri Mulyani dalam unggahannya di akun @smindrawati, Jumat, 23 Oktober 2020.

Pernyataan itu diunggah dalam rangka satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan terus ekerja dan setia memberi yang terbaik dan hanya yang terbaik ke depannya.

Dalam keterangan tertulis, Kemenkeu terus berupaya mengawal bersama kinerja pemerintah. Di dalam masa pandemi Covid-19, mereka mengklaim terus responsif menghadapi perkembangan ekonomi domestik maupun global dengan menggunakan beragam kebijakan fiskal diantaranya refocusing dan realokasi anggaran, serta pemberian stimulus ekonomi.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu di bidang fiskal, disebut merupakan upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah tekanan akibat pandemi.

<!--more-->

Realokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan agar APBN/APBD dapat fokus terhadap upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Adapun Sebesar Rp 190 triliun anggaran belanja yang dihemat dan Rp 55 triliun anggaran direalokasi.

Pada stimulus I Februari 2020, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8,5 triliun ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta stimulus fiskal sektoral bagi industri terdampak.

Pada stimulus II Maret 2020, anggaran sebesar Rp 22,5 triliun difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan sektor keuangan.

Selanjutnya, pada stimulus III Maret 2020, sebesar Rp 405,1 triliun dianggarkan untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan melalui dua pilar Perppu nomor 1/ 2020.

Kemenkeu menilai dua pilar ini penting karena terkait dengan kebijakan keuangan publik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan.

<!--more-->

Selanjutnya, pada perluasan stimulus 3, anggaran sebesar Rp 695,2 triliun atau setara 4,2 persen dari PDB dialokasikan untuk dua kategori besar yaitu kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan pemulihan ekonomi sebesar Rp607,65 triliun.

"Kemenkeu akan terus berupaya untuk dapat mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mencapai 5 Program Prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, serta Transformasi Ekonomi," tulis Kemenkeu.

Baca: Penerimaan Pajak Kontraksi 17 Persen, Sri Mulyani: Tantangan yang Tak Mudah

CAESAR AKBAR