TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, memastikan dana hibah sebesar Rp 3,3 triliun untuk pemulihan ekonomi wisata sudah mulai tersalur ke 101 kota dan kabupaten di seluruh provinsi. Pencairan hibah dilakukan bertahap hingga akhir tahun ini. “Secara langsung melalui rekening daerah,” ucapnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020.

Hibah yang menjadi bagian bagian dari rencana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu disalurkan bersamaan dengan pembiayaan program sertifikasi kebersihan dan kenyamanan (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability/CHSE) gratis untuk perhotelan, senilai Rp 119 miliar.

Merujuk isi salinan Keputusan Menparekraf Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka PEN 2020 yang diperoleh Tempo, pemerintah kabupaten dan kota hanya akan mendapat 30 persen dari alokasi hibah di setiap daerah. Adapun 70 persen sisanya mengalir ke pelaku industri hotel dan restoran, namun harus melalui persetujuan bupati. Hibah itu dianggarkan dari kas negara, sementara anggaran sertifikasi CHSE berasal dari kas Kemenparekraf.

Menurut Wishnutama, penerima hibah sudah diseleksi sesuai empat kriteria. Wilayah penerima harus setidaknya memiliki 15 persen porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 yang berasal dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR), termasuk dalam sepuluh destinasi super prioritas, daerah yang memiliki destinasi branding, serta masuk daftar seratus event tahunan pariwisata.

“Semoga bisa secepatnya melengkapi fasilitas kesehatan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung,” ucapnya.

<!--more-->

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hengky Manurung, mengatakan hibah pariwisata merupakan tundaan yang sebenarnya tersalur pada Maret lalu. Menurut dia, alokasi terbesar mengarah ke Bali sebanyak Rp 1,18 triliun atau 35 persen dari total hibah, serta untuk DKI Jakarta sebesar Rp 511,6 miliar atau 15 persennya.

“Itu hasil kajian PHPR seluruh wilayah, termasuk dengan perkiraan kebutuhan pemulihan empat bulan ke depan,” tuturnya.

Hengky meyakini hibah meringankan gangguan finansial di sektor perhotelan dan restoran, termasuk menambal sebagian PAD yang hilang selama masa pandemi. “Sekarang baru ke hotel dan restoran,” katanya. “Kalau berhasil, program bisa diperluas ke jenis usaha wisata lainnya.”

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan penyaluran anggaran PEN hingga pekan kedua bulan ini sudah hampir menyentuh 50 persen, dari total alokasi sebesar Rp 695,2 triliun. “Sampai akhir September kuartal III ketiga kami sudah menyalurkan Rp 150 triliun, dan sampai minggu kedua Oktober sudah Rp 344,43 triliun atau hampir 50 persen dari total," ujar Budi.

Dia mengingatkan bahwa anggaran terdistribusi untuk empat sektor atau program yang menjadi tanggung jawab Satgas PEN, yaitu perlindungan sosial, usaha mikro kecil menengah, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pembiayaan korporasi.

<!--more-->

Otoritas daerah, khususnya di destinasi wisata tak menyiakan peluang dana hibah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau, Wan Rudi, mengatakan lembaganya sedang menyusun program pemanfaatan hibah agar tak salah sasaran.

Merujuk data kementerian, Kepulauan Riau akan menerima Rp 119,1 miliar, setara 3,6 persen dari total nilai hibah. “Harus dipakai sesuai aturan mainnya,” ucapnya kepada Tempo.

Baca juga: Pemda dan Pelaku Wisata akan Dapat Dana Hibah Pariwisata Rp 3,3 Triliun

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS