TEMPO.CO, Jakarta - Utang pemerintah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir untuk penanganan pandemi Covid-19, akan menjadi beban besar bagi generasi mendatang.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan peningkatan utang pemerintah yang naik signifikan mulai terjadi pada era Presiden Joko Widodo.

"Jadi setiap tahun ke depannya Indonesia bayar utang kira-kira Rp1.000 triliun, ini 1.500 persen dari anggaran untuk pendidikan, katanya, Kamis 1 September 2020.

Didik mencontohkan, jumlah utang Indonesia pada 2019 mencapai sekitar Rp921 triliun, Rp275 triliun untuk membayar bunga utang dan Rp475 triliun untuk membayar pokok utang. Padahal, utang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lebih dari Rp500 triliun.

Oleh karena itu, Didik mengatakan Presiden Indonesia yang akan datang akan tertimpa tangga utang karena jumlah utang yang diwariskan sangat besar.

<!--more-->

"Siapapun yang jadi presiden akan terjerat utang, warisan dari presiden sekarang, tuturnya.

Penerimaan pemerintah yang tidak cukup membiayai belanja negara, Didik mengatakan, membuat defisit primer APBN sangat tinggi. Sehingga pemerintah berutang untuk menutup biaya belanja dan membayar utang.

Tingginya utang tersebut dinilai akan berimplikasi pada ekonomi secara keseluruhan. "Rezim ini rezim yang berutang dan nanti akan menjerumuskan fiskal kita lebih terpuruk, kata dia.

Baca juga: Dua Partai Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Tambahan Utang Negara