TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kenaikan dana desa dapat memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi Covid-19. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk bantuan langsung tunai(BLT) dana desa yang penyalurannya dimulai sejak April 2020.

"Ini untuk pemulihan perekonomian desa. Kami akan menggunakan dana desa untuk mendorong usaha padat karya dan bantuan langsung tunai dalam penanganan Covid-19," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Rabu, 9 September 2020.

Pemerintah mengalokasikan dana desa senilai Rp 72 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara atau RAPBN 2021. Angka itu naik 1,1 persen dibanding tahun ini yang sebesar Rp 71,2 triliun.

Dia menuturkam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah menerbitkan peraturan soal pemanfaatan sebagian dana desa untuk memberikan BLT kepada warga miskin di desa tersebut. BLT tersebut diberikan Rp 600.000 per bulan per keluarga.

Dalam mengalokasikan jumlah dana desa, pemerintah akan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. "Desa yang berstatus mandiri akan mendapat reward berupa penyaluran dana desa dua kali, lebih cepat dibanding desa lainnya yang pencairannya dilakukan tiga kali," ujar dia.

Dengan begitu, kata dia, kebijakan tersebut bakal mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian. Secara keseluruhan pemerintah memangkas alokasi transfer ke daerah dan dana desa(TKDD) untuk tahun depan. "Pada tahun 2021, anggaran TKDD direncanakan sebesar Rp 796,3 triliun," kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rabu, 9 September 2020.

Alokasi anggaran itu lebih rendah dari beberapa tahun terakhir. Sejak 2018, TKDD diketahui sedang dalam tren peningkatan. Dari Rp 766,2 triliun (2018), Rp 826,77 triliun (2019), hingga Rp 856,94 triliun (2020).