TEMPO.CO, Jakarta -Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 diprediksi minus alias di tubir resesi ekonomi.

Kantor Staf Presiden alias KSP menyatakan meski Indonesia di ambang resesi ekonomi, hal itu bukan berarti akhir dari segalanya.

“Kalaupun itu terjadi, bukan berarti sebuah kiamat,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2020.

Edy menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mengalami kontraksi nol hingga minus dua persen menunjukkan ada perbaikan dari hasil kuartal sebelumnya yang minus 5,32 persen. “Tanpa bermaksud meremehkan resesi, saya melihat adanya perbaikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga jauh lebih penting,” ucap dia.

Ketimbang langsung menyebut resesi ekonomi, kata Edy, jika capaian kuartal ketiga lebih baik dibandingkan durasi sebelumnya, maka Indonesia sejatinya berhasil menunjukkan upaya perbaikan. “Dan kondisi itu akan sangat menentukan langkah Indonesia ke depan menuju pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Baca juga : Indef Sebut Tiga Sektor Ini Paling Tertekan Bila Terjadi Resesi

Edy menuturkan KSP sejak dua bulan lalu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang besarnya Rp 695 triliun. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ucap dia, telah mengintruksikan pembentukan tim kecil untuk memantau secara detil pelaksanaan program PEN.

“Tugas utama KSP melakukan debottlenecking, bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga menemukan solusi seperti mendorong percepatan penyusunan DIPA. Sehingga program PEN dapat segera direalisasikan,” kata Edy.

Selain itu, pemerintah kini fokus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi agar Indonesia tidak mengalami kontraksi ekonomi terlalu dalam. Ia berujar perkembangan konsumsi dalam negeri ditentukan oleh konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke atas.

“Daya beli praktis tidak menjadi masalah bagi mereka. Jika mereka yakin kondisi aman, konsumsi mereka akan naik secara berarti,” ujarnya.

Adapun untuk menggenjot konsumsi pada masyarakat kelas menengah, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah program bantuan tunai langsung. “Untuk kelas menengah ke bawah, masalahnya mau belanja, tetapi uangnya sedikit. Bantuan tunai pemerintah diharapkan mereka pakai untuk belanja,” tuturnya.