TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di Kanal Bisnis Tempo.co sepanjang hari Sabtu, 8 Agustus 2020, dimulai dari Muhammadiyah yang menolak kebijakan ekspor benih lobster, Bos Gojek yang buka-bukaan soal rumor strategi 'bakar uang', dan pegawai non-PNS yang juga dapat gaji ke-13.

Selain itu ada juga soal pendaftaran Kartu Prakerja gelombang IV, dan Erick Thohir yang bingung atas buruknya persepsi negara luar kepada Indonesia dalam menangani Covid-19. Tak hanya itu, berita Jokowi yang menugaskan KSAD Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga banyak dibaca.

Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis. Berikut selengkapnya enam berita bisnis yang trending tersebut:

1. Tolak Ekspor Benih Lobster, PP Muhammadiyah: Kalau Tak Bisa Atur, Minta Ibu Susi

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menentang keras kebijakan pemerintah membuka ekspor benih lobster karena tidak akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Ia pun meminta aturan yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait ekspor benur dikaji ulang.

"Kalau pemerintah tidak bisa mengaturnya, minta Ibu Susi (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti) yang mengurus. Biar selesai oleh beliau masalahnya. Jangan biarkan persoalan ini diurus oleh orang-orang yang berpikiran pendek," kata Anwar kepada Tempo, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Susi Pudjiastuti beberapa kali mengkritik sikap pemerintah terkait ekspor bibit lobster karena akan mengancam ekosistem. Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 pun dia telah menyetop izin ekspor benur melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016.

<!--more-->

Anwar menyatakan semestinya pemerintah mendengar masukan dari Susi. Apalagi, kata dia, Susi adalah pengusaha yang berkecimpung di bidang perikanan dan mengetahui upaya-upaya terbaik untuk memajukan sektor maritim.

Simak selengkapnya tentang ekspor benih lobster di sini.

2. Bos Gojek Buka-bukaan Soal Rumor Strategi Investasi 'Bakar Uang'

Co-CEO Gojek Andre Soelistyo menjawab rumor terkait strategi investasi 'bakar uang' yang banyak dikaitkan dengan perusahaan rintisan. Strategi bakar uang identik dengan pemberian subsidi terhadap pelanggan sehingga harga produk yang dijual di aplikasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai sebenarnya.

"Mungkin istilah bakar uang sedikit tidak terlalu representatif. Strategi yang kami jalankan ya seperti banyak bisnis yang lain, yaitu investasi," tutur Andre saat mengisi diskusi virtual program Ini Budi yang ditayangkan live di Instagram Tempodotco, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Dalam perusahaan berbasis aplikasi, Andre mengatakan realisasi investasi yang dijalankan berbeda dengan perusahaan konvensional. Pada bisnis-bisnis tradisional, umumnya perusahaan akan mengucurkan modal untuk belanja aset-aset tetap. Misalnya, perusahaan telekomunikasi yang gencar berinvestasi dengan membangun tower untuk membuka koneksi atau jaringan.

Baca selengkapnya terkait Gojek di sini.

3. Pegawai Non-PNS Juga Dapat Gaji ke-13, Apa Saja Syaratnya?

Selain kepada Pegawai Negeri Sipil atau PNS, pemerintah juga bakal memberikan gaji ke-13 kepada pegawai non-PNS pada Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, atau Badan Layanan Umum. Di samping itu, gaji tersebut juga diberikan kepada pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan memperhatikan paling banyak sebesar gaji dan tunjangan ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada jenjang jabatan yang setara, mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan," termaktub dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020.

<!--more-->

Berdasarkan pasal 3 beleid yang sama, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, pegawai tersebut harus warga negara Indonesia.

Baca selengkapnya terkait Gaji ke-13 di sini.

4. Siang Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka, Perhatikan Syarat dan Langkahnya

Pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang keempat resmi dibuka hari ini, Sabtu, 8 Agustus 2020 pukul 12.00 siang WIB. Pendaftaran kembali dibuka setelah sempat dihentikan sejak 28 Mei 2020 lalu.

Berbeda dengan tiga gelombang sebelumnya ketika Manajamen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja hanya menjaring 200.000 sampai 300.000 peserta per gelombang, kali ini kuota penerima bakal ditambah menjadi 800.000 orang.

Lalu bagaimana tata cara untuk mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja? Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi syarat-syaratnya.

Simak selengkapnya soal Kartu Prakerja di sini.

5. Erick Thohir: Kita Selalu Dijelek-jelekkan soal Penanganan Covid-19

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir bingung terhadap buruknya persepsi negara luar kepada Indonesia dalam menangani Covid-19. Padahal menurut dia, ketimbang negara-negara anggota G-20, peringkat kematian karena Covid-19 di Tanah Air masih menduduki ranking ke-16.

"Kita selalu dijelek-jelekkan soal penanganan Covid-19. Bahkan ada research Iindonesia urutan ke-97 (untuk penanganan Covid-19). Itu dari mana?" katanya dalam diskusi virtual bersama Kumparan, Jumat, 7 Agustus 2020.

<!--more-->

Menurut Erick, penanganan virus corona di Indonesia cukup baik. Dari sisi kesehatan, dia memastikan saat ini tidak ada lagi antrean untuk pasien Covid-19 di rumah sakit.

Baca selengkapnya soal Erick Thohir di sini.

6. Pelibatan TNI AD di Komite Pemulihan Ekonomi Timbulkan Kepanikan di Masyarakat?

Direktur Riset Core Indonesia sekaligus dosen Perbanas Institute Piter Abdullah angkat bicara menanggapi langkah pemerintah melibatkan TNI AD dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Alih-alih menjaga kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan, peran aparatur dikhawatirkan malah bakal menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Memang kita harus ada sense of crisis, tapi tidak tampak seperti kepanikan," kata Piter dalam pesan pendeknya pada Tempo, Sabtu, 8 Agustus 2020. "Masyarakat harus tenang . Untuk itu, pemerintah perlu menunjukkan ketidakpanikan tersebut."

Menurut Piter, semestinya pihak yang mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan bukan TNI. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara lain untuk mencegah krisis.

Ketimbang mengikut-sertakan TNI, Piter menyarankan pemerintah lebih proaktif meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia masih belum masuk ke jurang resesi. "Harusnya diyakinkan bahwa kita belum krisis," tuturnya.

Simak selengkapnya soal Pemulihan Ekonomi di sini.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Gaji Ke-13 PNS Cair Senin Mendatang