TEMPO.CO, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia diperkirakan akan terus melonjak seiring dengan berlangsungnya pandemi Covid-19. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan kenaikan utang di tengah pandemi tak terelakkan, mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun aktivitas dunia usaha.

“Sampai akhir tahun atau bahkan sampai akhir 2021 diprediksi masih akan terus meningkat,” ujarnya kepada Tempo, Senin 20 Juli 2020.

Sebab, meski wabah telah berlalu, pemulihan perekonomian akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Piter mengatakan pemerintah tak bisa langsung berharap penerimaan pajak akan pulih seketika, sehingga defisit masih akan lebar dan terus membutuhkan pembiayaan, termasuk yang bersumber dari ULN. “Demikian juga dengan swasta, terhentinya aktivitas ekonomi bukan berarti utang tambah turun,”

Pendapatan usaha yang berkurang tak diimbangi dengan pengurangan beban pengeluaran, menyebabkan pelaku usaha swasta justru banyak bergantung kepada utang untuk tetap mempertahankan bisnisnya. “Pihak pemberi utang juga berusaha menyelamatkan debiturnya agar piutang mereka tetap lancar, antara lain dengan memberikan utang baru,” kata Piter.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, hingga akhir Mei 2020, ULN Indonesia tercatat tumbuh 4,8 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pada pertumbuhan pada April lalu sebesar 2,9 persen. Total ULN mencapai US$ 404,7 miliar atau setara dengan Rp 5.989,56 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 / US$).

Peningkatan itu terjadi baik pada ULN sektor publik milik pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta dan BUMN, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,1 persen dan 6,6 persen.

<!--more-->

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peningkatan utang swasta kala pandemi bukan merupakan sinyal positif yang menandakan adanya geliat sektor industri. “Ini bukan indikasi utang untuk ekspansi, tapi lebih kepada refinancing dan penambahan likuiditas baru,” katanya.

Kondisi industri yang masih melambat itu antara lain tercermin pada penurunan impor bahan baku dan barang modal secara kumulatif pada semester 1 2020, yaitu masing-masing sebesar -15 persen dan -16,8 persen.

Bhima mengatakan tren lonjakan ULN tersebut perlu mendapatkan pengawasan ketat dari otoritas, seiring dengan risiko yang turut meningkat. “Karena dikhawatirkan dengan tren resesi di berbagai negara tanpa terkecuali Indonesia, kenaikan ULN bisa menyebabkan risiko gagal bayar meningkat pada akhir 2020 dan 2021.”