TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua negara memiliki utang, termasuk negara Islam.

"Mau Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan, Kazakhstan, apapun you name it. Waktu saya di World Bank, mereka mendapat utang dan hibah dari berbagai dunia termasuk World Bank," kata Sri dalam Sabtu Bersama Menkeu, di Instagramnya, Sabtu, 18 Juli 2020.

Dia bercerita, ketika membahas soal utang, kadang-kadang ada masyarakat yang sensitif bahkan bernada benci. Dia menyarankan, utang jangan dianggap sebagai suatu stigma buruk.

Sebagai menteri keuangan, dia mengelola keuangan negara secara seimbang dan berjalan. Menurutnya, pemerintah saat ini terus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk utang secara transparan.

Sri Mulyani mengatakan saat ini utang diperlukan untuk membuat infrastruktur lebih baik, anak-anak negeri bisa sekolah dan menjadi menjadi generasi produktif.

Menurutnya, jika tidak utang saat ini, pemerintah menunda semua kebutuhan infrastruktur, kebutuhan pendidikan, dan kesehatan. "Jadi negara kita menjadi negara yang isinya jumlah penduduk banyak 267 juta, tapi anak-anaknya tidak sekolah, menjadi miskin. Ibu cari dong sumber daya alam dikeruk dong bu. Kan kalau dikeruk kita membutuhkan modal," ujarnya.

Dalam APBN, kata dia, belanja negara utamanya dialokasikan 20 persen untuk pendidikan sesuai amanat konstitusi. Dia mengatakan saat ini masyarakat Indonesia banyak yang masih muda, karena itu investasi di bidang sumber daya manusia perlu jadi prioritas.

Selanjutnya anggaran belanja digunakan untuk bidang kesehatan. "Lalu bagaimana mengurangi kemiskinan? Itu juga sangat penting. Bagaimana kita membangun infrastruktur? Itu juga penting. Riset dan teknologi, juga penting. Lalu apakah pak Prabowo penting membuat alutsista kita kuat? Itu juga penting. Polisi juga penting," kata dia.

Karena itu, menurutnya, berbagai belanja negara banyak yang harus perhatikan. Namun, kata dia, belanja harus terus dijaga supaya tidak terjadi kebocoran dan korupsi, agar tepat sasaran dan tepat kualitas.

HENDARTYO HANGGI