Said Didu Pertanyakan Alasan Penutupan Pendaftaran STAN

Rabu, 15 Juli 2020 11:39 WIB

Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Doc. KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan sementara pendaftaran Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN milik Kementerian Keuangan masih mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu.

"Apakah keputusan Ibu Menkeu melakukan penutupan sementara kampus STAN berkaitan dengan pernyataan beberapa pejabat tentang radikalisme? Bila demikian, apakah keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan berdasar tuduhan yang belum tentu benar?" tulis Didu lewat akun twitter-nya @msaid_didu, Selasa, 14 Juli 2020.

Beberapa jam kemudian, pernyataan Didu ini direspons oleh staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,Yustinus Prastowo. Jawaban itu disampaikan langsung Prastowo lewat akun twitter-nya @prastow.

"Kebijakan moratorium @pknstanid adalah bagian dari kebijakan SDM jangka menengah yang holistik. Diawali dengan rancangan transformasi PKN STAN menjadi perguruan tinggi kedinasan dengan lulusan yang unggul untuk menjawab kebutuhan ahli keuangan negara di berbagai instansi pemerintah. “Reborn to serve better!” seperti dikutip dari cuitan @prastow.

Sebelumnya, kabar ini juga sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Ia mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendesain ulang STAN. Bukan karena radikalisme, tapi dia mengatakan pendaftaran STAN tidak dibuka tahun ini karena masalah Covid-19.

"Tentu kami akan melihat sesuai dengan kebutuhan SDM dan juga dalam proses meredesain STAN ini agar menjadi suatu pusat studi yang memang betul-betul lebih komprehensif mengenai keuangan negara," kata dia dalam Town Hall Meeting Kemenkeu, Jumat, 19 Juni 2020. "Jadi ini juga untuk meredam spekulasi mengenai masalah STAN."

<!--more-->

Menurut Sri Mulyani, situasi saat ini sangat menantang. Dia meminta kepada berbagai alumni STAN untuk ikut memikirkan bagaimana mendesain ulang STAN dengan perubahan tantangan keuangan negara. "Saya rasa ini menjadi kebutuhan untuk melakukan perbaikan di dalam sekolah STAN itu sendiri."

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya mengungkapkan alasan pemerintah tak membuka pendaftaran mahasiswa baru STAN pada tahun 2020 ini.

"PKN STAN sedang melakukan penataan organisasi, penguatan kurikulum dan SDM (sumber daya manusia). Sehingga untuk tahun ini tidak menerima mahasiswa baru," kata Sekretaris Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji kepada Tempo, Kamis, 7 Mei 2020.

Pernyataan Dwi itu menjawab kegelisahan para warganet yang menunjukkan kekecewaannya akibat STAN tak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ini. Sebelumnya, dalam cuitannya, Kemenpan RB menyampaikan informasi terbaru terkait pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2020.

"Sahabat Muda, pemerintah ada kabar baru terkait pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2020. Perhatikan baik-baik ya. Catat jadwalnya dan persiapkan dirimu dg baik," seperti dikutip dari cuitan @kempanrb, Rabu malam, 6 Mei 2020.

Cuitan itu juga melampirkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/435/M.SM.01.00/2020 tertanggal 6 Mei 2020. Surat itu menginformasikan terkait rencana pembukaan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020.

<!--more-->

Pada surat tersebut juga memberitahukan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tak ada penerimaan mahasiswa baru tahun ini. "Kementerian Keuangan yang mengelola PKN STAN berdasarkan Surat Nomor:S-75.1/MK.1/2020 tertanggal 23 Maret, pada 2020 memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran," dikutip dari surat tersebut.

Advertising
Advertising

Adapun Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto mengatakan alasan pertamanya adalah mengikuti keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

"Menyebabkan seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat jumlah rata-rata pendaftar selama tiga tahun terakhir 130 ribu orang," katanya melalui keterangan resminya, Kamis, 7 Mei 2020.

Alasan kedua, sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kemenkeu dari lulusan Program DI dan DIII PKN STAN serta dari sumber-sumber lainnya.

Alasan ketiga, Rahmadi mengungkapkan, sedang dilaksanakan penataan ulang sistem serta tata kelola pendidikan kedinasan di PKN STAN, termasuk penataan Program Studi dan kurikulum. Perombakan itu untuk menekankan relevansi lulusan PKN STAN di masa depan serta aspek pengembangan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

EKO WAHYUDI

Berita terkait

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

2 jam lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

4 jam lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

14 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Ketua RT Palugada di Balik Rekor MURI Jalan Gang 8 Malaka Jaya Duret Sawit

1 hari lalu

Ketua RT Palugada di Balik Rekor MURI Jalan Gang 8 Malaka Jaya Duret Sawit

Salah satu Rukun Tetangga (RT) di wilayah Jakarta Timur kini tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya