TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI, Jakarta Propertindo (Jakpro), mencatatkan pendapatan sebanyak Rp 429 miliar pada tahun 2019. Namun, dari pendapatan itu, Jakpro masih menanggung kerugian senilai Rp 76 miliar.

Direktur Keuangan Jakpro Yuliantina Wangsawiguna menyebut pendapatan itu disumbang dari beroperasinya dua investasi yang ditanamkan BUMD tersebut yakni LRT Fase 1 dan Water Treatment Plant Kanal Banjir Barat (WTP KBB I). "Tahun 2019 kami mengalami kenaikan cukup signifikan karena beroperasi komersialnya LRT fase 1 dan WTP KBB I pada Desember 2019," kata Yuli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 13 Juli 2020.

Efek dari kedua investasi tersebut, kata Yuli, akan dirasakan satu tahun penuh pada tahun 2020 mendatang di mana Jakpro memiliki target pendapatan sebesar Rp 911 miliar.

Adapun soal kerugian, Yuli menjelaskan, angka tersebut akibat beban usaha sebesar Rp 3 74 miliar yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 268 miliar atau sebesar 33 persen. Jika dirinci, mayoritas akibat kenaikan beban pegawai, beban penyusutan, beban profesional dan beban lainnya.

Untuk beban pegawai, kata Yuli, pada tahun 2019 ini sejumlah Rp 212 miliar karena jumlah karyawan BUMD ini meningkat dari 89 orang pada 2015 menjadi 758 orang di 2019. "Ini seiring bertambahnya lini bisnis Jakpro secara signifikan, serta KSD (projek penugasan Pemprov) yang memerlukan perhatian seksama," ucap dia.

Adapun untuk beban penyusutan pada 2019 sebesar Rp 29 miliar akibat Jakpro memiliki aset prasarana LRT. Kemudian ,beban profesional yang tercatat sebesar Rp 47 miliar (naik dari Rp12 miliar tahun 2018) karena banyaknya perusahaan menyewa jasa konsultan untuk kajian strategis. "Termasuk konsultan hukum untuk penyelesaian kasus lama di Jakpro," ujar Yuli.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan yang diungkapkan oleh Jakpro adalah gambaran perusahaan saat ini dan menunjukkan kinerja walaupun masih terdapat nilai yang minus merupakan langkah perbaikan dari perusahaan. "Laporan ini kami terima dan kami akan pelajari lagi untuk kemudian dibahas kembali," ucap Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta.

BISNIS