TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk pertama kalinya akan membangun kapal patroli multi purpose. Sebanyak 3 unit kapal patroli Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP) itu akan dibangun Kemenhub pada tahun ini juga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, fungsi penyelenggaraan fungsi pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran Sungai, Danau, Penyeberangan (SDP) yang sebelumnya diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Laut kini telah dialihkan ke Ditjen Perhubungan Darat.

"Hal ini pasti menjadi tantangan baru bagi Ditjen Perhubungan Darat untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, dan kelembagaannya," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis, Ahad, 5 Juli 2020.

Untuk itu, Budi meminta peran serta semua pihak di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk saling bekerja sama dalam percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan TSDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya serta masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Menurut Budi, adanya kesiapan keamanan dan keselamatan yang dilakukan dapat menjadi solusi dalam menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ia pun berpendapat bahwa kesiapan keamanan dan keselamatan juga harus disertai dengan meningkatkan pelayanannya.

<!--more-->

"Sehingga, masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN),” tutur Budi.

Tiga kapal patroli yang akan dibangun Kemenhub ini rencananya akan digunakan untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan- Bangka Belitung, Wilayah XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, serta Wilayah XXIV Maluku Utara. Adapun kapal yang akan dibangun antara lain dua kapal berukuran 12 meter dan satu kapal 17 meter.

Pada sambutannya, Dirjen Budi turut menjabarkan implementasi PM 122 Tahun 2018 yang dapat dilakukan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, antara lain berupa perencanaan peningkatan/pembangunan sarana SDP, yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air, dan kapal patroli.

Selain itu, perencanaan peningkatan/pembangunan prasarana SDP, yaitu pembangunan pelabuhan/dermaga di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan Renstra 2020-2024. Di samping itu juga penyusunan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, serta pembentukan kelembagaan.

“Saya rasa kita harus banyak belajar dari kecelakaan kapal di Danau Toba. Semoga hal tersebut dapat menjadi pemicu kita untuk melakukan perubahan dan mendampingi operator maupun masyarakat yang terbentang luas di wilayah Indonesia yang sebagian besar perairan,” kata dia.