Kemenhub Usulkan Anggaran Subsidi Rapid Test untuk Penumpang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan saat Peresmian Stasiun Terpadu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan agar bisa memberikan subsidi rapid test bagi masyarakat yang bepergian menggunakan transportasi publik. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dokumen kesehatan yang mahal menjadi hal yang disoroti berbagai pihak, termasuk anggota DPR. Adapun, segala bentuk protokol dan prosedur kesehatan menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Namun pihaknya tetap memberikan sejumlah masukan untuk mempermudah aktivitas bepergian.

"Kami juga minta ke Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi bagi mereka yang akan berjalan," jelasnya dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu 1 Juli 2020.

Pihaknya mengaku telah mengupayakan agar operator penerbangan bisa menetapkan secara mandiri mitra yang dapat memfasilitasi rapid test atau tes cepat dengan tarif yang lebih terjangkau.

Pasalnya, Budi menuturkan berdasarkan hasil kunjungannya di Bandara Solo dan Yogyakarta biaya rapid test cukup beragam dimulai dari rentang Rp100.000 hingga Rp300.000. Dengan demikian sebetulnya tarif rapid test bisa disediakan dengan lebih murah.

Kementerian Perhubungan mewajibkan para operator sarana maupun prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memilih mitra kerja penyedia layanan uji tes cepat (rapid tes) dan tes polymerase chain reaction (PCR).

Kewajiban ini tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi per 29 Juni 2020 dan merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.






Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

1 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

1 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.


Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

1 hari lalu

Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

Di Benoa Bali sudah ada kapal selam wisata yang beroperasi di perairan Padang Bai dengan nama Submarine Odissey.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

Tauhid Ahmad menyebutkan pemerintah belum menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena untuk menahan inflasi.


Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

2 hari lalu

Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

Kementerian Perhubungan sebelumnya menunda pelaksanaan aturan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan.


Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Juru bicara Kemenhub mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

3 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

3 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

3 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.