Budi Karya Lobi Kemenkeu Agar Penumpang Dapat Subsidi Rapid Test

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) berbincang bersama Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai Peresmian Stasiun Terpadu di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. Kawasan Berorientasi Transit (TOD) ini didukung oleh sektor transportasi umum terintegrasi di bawah Jak Lingko. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan adanya subsidi biaya uji cepat Covid-19 alias rapid test untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Pasalnya, saat ini hasil rapid test menjadi salah satu persyaratan warga untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum.  

"Kami minta Kemenkeu agar rapid test diberikan subsidi pada mereka yang akan melakukan perjalanan," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 1 Juli 2020.

Perihal rapid test, menurut Budi adalah kewenangan Kementerian Kesehatan. Kendati demikian, ia mengaku telah mendapat pelbagai masukan mengenai syarat perjalanan tersebut. "Kami sudah bilang ke operator-operator agar bisa menetapkan rekanan rapid test," ujar dia.  

Ia mengatakan sejumlah pihak mematok tarif rapid test yang berbeda-beda, antara lain Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per tes. Ke depannya, ia mengatakan akan terus berkomunikasi dengan Gugus Tugas terkait protokol perjalanan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan operator transportasi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang bergerak di bidang layanan kesehatan untuk menyediakan sarana rapid test atau tes swab PCR bagi penumpang. Namun, kesepakatan ini mesti lebih dulu dikoordinasikan dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Ini untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan hasil pemeriksaan PCR dan tes cepat (rapid test), sekaligus mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2020.

Adapun kewajiban operator untuk berkomunikasi dengan Tim Gugus Tugas tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi yang terbit pada 29 Juni 2020. Kebijakan tersebut pun merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang pergerakan penumpang transportasi di masa pandemi. Menyitir isi beleid itu, pemerintah memperlonggar masa berlaku tes swab atau PCR bagi calon penumpang yang semula tujuh hari menjadi dua pekan dan rapid test yang semula tiga hari juga menjadi dua minggu.    

Terkait aturan itu, Adita mengatakan Kementerian Perhubungan akan berkomitmen meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dalam melakoni perjalanannya. “Di masa adaptasi kebiasaan baru ini kami ingin pengguna jasa tetap bisa bepergian namun tetap aman dari penularan Covid-19,” ujarnya.

 

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY






Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

3 jam lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

2 hari lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Menhub: Motor Listrik Seharga Rp 16 Juta Bakal Menarik Minat Masyarakat

2 hari lalu

Menhub: Motor Listrik Seharga Rp 16 Juta Bakal Menarik Minat Masyarakat

Budi Karya berharap mobil dan motor listrik dengan harga ekonomis bisa menciptakan ekuilibrium keekonomian kendaraan listrik.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

2 hari lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

3 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

4 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

4 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.


Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

4 hari lalu

Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

Budi Karya menargetka kereta api barang dari Pelabuhan MultigunaCe KEK Sei Mangkei bisa dioperasikan mulai pada bulan depan.