Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Rahma Tri

Selasa, 19 Mei 2020 19:33 WIB

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core Indonesia), Piter Abdullah Redjalam mengatakan besar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 masih dipenuhi ketidakpastian. Pasalnya, hingga kini, wabah Virus Corona alias Covid-19 di Tanah Air tak kunjung selesai juga.

"Karena itu, ke depan kita juga tidak bisa pegang apakah pelebaran defisit itu akan berhenti di situ selama 2020 atau bisa berubah lagi, ini masih penuh ketidakpastian. Kita masih belum tahu akan seperti apa bulan depan dan berikutnya, angka akan berubah terus," ujar Piter dalam diskusi daring, Selasa, 19 Mei 2020.

Piter mengatakan kondisi yang terjadi di Tanah Air saat ini dipenuhi ketidakpastian. Penanganan wabah yang mulanya diprediksi berlangsung sekitar tiga hingga lima bulan, kini menjadi semakin tidak tertebak. "Sekarang tidak ada jaminan itu terjadi."

Ketidakpastian pada jangka waktu penanganan Corona, kata Piter, akan membuat anggaran juga menjadi tak pasti. Sebab, ia menuturkan penanganan wabah sangat berkorelasi dengan besar anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan penyakit dan dampaknya.

Di samping itu, Piter pun menilai anggaran yang dialokasikan pemerintah pada stimulus ekonomi jilid III yang sebesar Rp 405 triliun juga tidak didasari pada perhitungan yang kuat. Sehingga, angka itu berpotensi berubah. "Kemudian sekarang angka itu berubah, terutama angka di program pemulihan ekonomi nasional."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 sebesar Rp 1.028 triliun tahun ini. Nilai tersebut setara dengan 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau lebih besar dari target defisit APBN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang sebesar 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun.

"Outlook defisit APBN 2020 lebih besar disebabkan adanya kontraksi terhadap penerimaan negara, " kata Sri Mulyani dalam pertemuan virtual Senin, 18 Mei 2020. Sebaliknya, kata dia, belanja negara justru meningkat karena ada pandemi virus corona Covid-19.

Sri Mulyani menuturkan defisit itu dalam rangka mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19. Adapun pendanaan defisit akan dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan surat berharga.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

12 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

15 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

17 jam lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

5 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

5 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

5 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

5 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

6 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

7 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya