Pengamat Minta Pemerintah Jangan Terbitkan Global Bond, Kenapa?

Jumat, 10 April 2020 14:07 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kiri) dan Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani (kanan) menunjukkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meminimalisir potensi kebocoran keuangan pemerintah daerah. Tempo/Tony Hartawan

Tempo.Co, Jakarta - Center of Reform on Economics meminta pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan surat utang global alias global bond. Kendati, rupiah belakangan memang dalam tekanan pelemahan akibat ketidakpastian pasar keuangan global.

Alasannya, kata Direktur Riset Core Piter Abdullah Redjalam, cadangan devisa Indonesia saat ini masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam menstabilisasi nilai tukar. "Selain cadangan devisa, Bank Indonesia juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman IMF, perjanjian kerjasama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 April 2020.

Sebelum adanya penerbitan global bond pada Selasa lalu, cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 tercatat sebesar US$ 121 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan demikian, posisi cadangan devisa itu masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Setelah penerbitan global Bond, cadangan devisa Indonesia bakal naik menjadi sekitar US$ 125 miliar.

Piter menilai pemerintah semestinya mendahulukan penerbitan surat utang negara domestik ketimbang surat utang global alias global bond dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran saat ini. Pasalnya, Sentimen pasar keuangan global saat ini masih sangat negatif akibat ketidakpastian yang dipicu oleh pandemi covid-19, yang berarti minat pembeli sangat rendah.

Imbasnya penerbitan global bond di masa sekarang membuat pemerintah terpaksa meningkatkan insentif bunga kupon yang lebih besar atau tenor sangat panjang. "Itu terbukti dengan diterbitkannya SUN global bertenor 50 tahun baru-baru ini," ujar dia.

Ditambah lagi, saat ini Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memungkinkan Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara di pasar perdana. Menurut Piter, penerbitan SUN domestik dengan pola pembelian oleh BI memungkinkan pemerintah untuk menetapkan suku bunga atau kupon yang lebih rendah dengan tenor yang wajar.

Dengan begitu, tutur Piter, pemerintah tidak akan dibebani oleh pembayaran bunga SUN yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang. "Ekspansi moneter yang terjadi melalui pembelian SUN Domestik oleh BI diyakini tidak akan mendorong peningkatan inflasi yang berlebihan karena tekanan inflasi di tengah wabah Covid-19 cenderung menurun akibat rendahnya permintaan."

Piter menyadari penerbitan global bond dibutuhkan karena Indonesia memang kekurangan dolar akibat menurunnya ekspor. Namun, ia mengatakan penerbitan global bond dapat dilakukan ketika wabah covid-19 sudah mereda dan sentimen pasar mulai pulih.

"Di tengah kebijakan moneter global yang cenderung menurunkan suku bunga maka penerbitan SUN Global berpotensi mendapatkan permintaan yang tinggi pada bunga kupon yang lebih baik, dengan tenor yang wajar," tutur Piter.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan global bond dengan tenor 50 tahun pada Selasa, 7 April 2020. Surat utang global bertenor 50 tahun itu adalah salah satu seri dari tiga seri yang diterbitkan pemerintah. Surat utang seri RI0470 itu memiliki tenggat jatuh tempo 15 April 2070. Adapun nominal yang diterbitkan adalah sebesar US$ 1 miliar dengan yield 4,5 tahun.

Selain seri tersebut, Indonesia juga menerbitkan surat utang global seri RI1030 dengan tenor 10,5 tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Nominal yang diterbitkan adalah sebesar US$ 1,65 miliar dengan yield 3,9 persen. Di samping itu, pemerintah juga menerbitkan global bond dengan seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun yang jatuh tempo di 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan adalah US$ 1,65 miliar dengan yield 4,25 persen. Dengan demikian, total global bond yang diterbitkan pemerintah adalah US$ 4,3 miliar.

Berita terkait

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

3 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

3 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

5 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

5 hari lalu

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

7 hari lalu

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

10 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Tembus Rp 16.000, Ini Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS pada Libur Lebaran

16 hari lalu

Tembus Rp 16.000, Ini Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS pada Libur Lebaran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada libur Lebaran 2024, bahkan menembus Rp16.000.

Baca Selengkapnya