Sejumlah buruh perempuan mamaculi lahan kentang di daerah Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, 16 Mei 2016. Bekerja menanam kentang di atas lahan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan tersebut, para buruh wanita dibayar harian. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan khusus kepada buruh tani, perkebunan dan nelayan. Ketiga kelompok masyarakat ini, kata Dedi, yang paling terdampak secara ekonomi oleh pandemi corona.
"Mereka orang-orang yang terdampak secara ekonomi atas wabah virus Corona. Tapi mereka tetap berproduksi di saat situasi genting seperti saat ini," katanya, melalui sambungan telepon, di Karawang, Jabar, Selasa 31 Maret 2020.
Ia mengatakan, sektor jasa dan industri bisa terhenti akibat virus Corona. Tetapi petani dan nelayan bisa tetap produktif.
"Buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan itu harapan kita semua. Dalam keseharian, mereka pun sudah terbiasa melakukan social distancing. Jadi pemerintah harus memberikan bantuan khusus untuk mereka agar tetap produktif," kata dia.
Menurut Dedi, Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja secara virtual dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyepakati untuk melakukan realokasi anggaran. Sehingga, dana rutin di masing-masing kementerian dapat disisihkan dan dialokasikan menjadi dana bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan.
Sedangkan alokasi dana untuk kegiatan tahun depan, bisa digeser untuk menangani wabah virus Corona. "Teknisnya, petani bisa mendapatkan stimulus benih gratis. Buruh tani juga diberi beras. Sementara nelayan bisa mendapatkan beras gratis, jadi produktivitasnya tetap terjaga," ujar Dedi.
Jadi selain mendapatkan upah dari pemilik sawah, Dedi berharap para petani penggarap bisa mendapatkan beras dari pemerintah. Sehingga produktivitas meningkat dan kebutuhan pangan dalam negeri tetap terjaga meskipun sedang wabah corona.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
9 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.