Pengelola Dana Haji Ingin Tambah Porsi Saham di Bank Muamalat

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Minggu, 8 Maret 2020 11:33 WIB

Bank Muamalat. TEMPO/Dinul Mubarok

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan lampu hijau kepada Al-Falah sebagai calon investor. Konsorsium bentukan Ilham Habibie bersama CP5 Hold Co 2 Limited itu akhirnya direstui oleh otoritas untuk menyuntikkan dana ke Bank Muamalat.

Menurut Dirut Bank Muamalat Achmad K. Permana, kemampuan Al-Falah dalam penyuntikan modal pada tahun ini sampai Rp 3,2 triliun. Adapun kebutuhan modal untuk tier satu perusahaan hanya sebesar Rp 2 triliun.

Sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Desember 2019, Bank Muamalat akan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 32,9 miliar lembar saham.

Dengan asumsi harga Rp100 per lembar saham berarti dana yang dikumpulkan senilai Rp 3,2 triliun. "Nah, di investor nanti akan menentukan apa mau langsung Rp 3,2 triliun atau ditambah dengan subdate modal tier dua. Yang jelas, tier satu Rp 3,2 triliun," kata Permana, baru-baru ini.

Angka ini cukup mendekati dengan permintaan OJK yang sebelumnya meminta dana disetor minimal Rp 4 triliun. Angka tersebut adalah separuh kebutuhan tambahan modal Bank Muamalat yang menurut taksiran OJK sebesar Rp 8 triliun.

BISNIS

Berita terkait

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

7 jam lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi Pertama Kembali Menguat, Ditutup di 7,245,1

10 jam lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi Pertama Kembali Menguat, Ditutup di 7,245,1

Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia menyebutkan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melanjutkan pergerakan positifnya

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

1 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

1 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

1 hari lalu

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen, yang didirikan ustad terkenal Yusuf Mansur.

Baca Selengkapnya

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

1 hari lalu

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK sebut portofolio investasi dana pensiun didominasi SBN

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup Melemah di Sesi I, Saham ASII Paling Aktif Diperdagangkan

2 hari lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup Melemah di Sesi I, Saham ASII Paling Aktif Diperdagangkan

IHSG melemah di sesi pertama hari ini, menutup sesi di level 7,082.9 atau -0,22 persen.

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

2 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

2 hari lalu

OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Kuartal Pertama 2024

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

2 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya