TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengungkapkan, masih banyak perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia tidak membayar pajak. Padahal perusahaan lokal yang membayar pajak ikut bersaing dengan perusahaan asing tersebut.

"Sementara kita yang berkompetisi harus bayar pajak, apakah fair? Secara hukum mereka punya (perusahaan), tidak berbadan hukum di sini. Fair, tidak?," ujar Wishnutama di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat 28 Februari 2020.

Ia lalu membandingkan perusahaan kecil dalam negeri yang membangun usahanya dari nol ikut berkontribusi dari segi pajak dengan perusahaan asing yang sudah besar tiba-tiba masuk ke Indonesia dan melakukan bisnisnya. "Udah gitu gak bayar pajak," tuturnya.

Seharusnya, kata Wishnutama, para perusahaan asing yang mengambil untung dari pasar Indonesia ikut berkontribusi dari segi pajak dan investasi di dalam negeri. "Investasi juga dong terhadap lapangan kerja kreatif di Indonesia. Iya dong, adil," ucapnya.

Wishnutama kemudian mencontohkan industri kreatif Cina saat ini sudah berkembang karena sebelumnya telah dilindungi oleh pemerintah melalui sejumlah regulasi. "Kalau gak di-protect, pasti kalah," katanya. "Ini yang menjadi dasar bagaimana ke depannya kita bisa membuat pertandingan ekonomi kreatif kita bisa lebih fair."

Terkait hal ini, kata Wishnutama, pemerintah sedang membuat regulasi untuk bagaimana perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia harus membayar pajak. Hal ini dilakukan agar industri kreatif di dalam negeri paling tidak bisa diberikan kesempatan untuk berkompetisi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menjelaskan situasi ini kepada DPR. Ia mengatakan saat ini seluruh negara tengah menghadapi kesulitan menarik pajak untuk perusahaan digital, seperti Google, Facebook, Amazon, dan, Netflix.

Menurut Sri Mulyani, pembahasan pajak digital itu disampaikan negara-negara anggota G20 dalam pertemuan baru-baru ini di Jepang. "Yang pusing menghadapi pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix, itu tidak hanya kita tapi seluruh dunia pusing. Karena company-nya tidak ada di negara kita, namun dia mendapatkan revenue yang efektif," ujar Sri Mulyani dalam rapat badan anggaran di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, kompleks Parlemen Senayan, pada pertengahan Juni 2019.

FAJAR PEBRIANTO